Paslon Hadir Akan Gugat KPU

Paslon Hadir Akan Gugat KPU
Paslon Hadir Siap Gugat KPU
RADAR MAROS – Pasca penetapan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati pemenang Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maros, pihak Paslon nomor urut dua, Husain Rasul dan Sudirman (Hadir) siapkan gugatan hukum untuk mengawal proses pengesahan Paslon yang akan diajukan ke DPRD, Gubernur dan Mentri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Maros.
Kuasa hukum Paslon Hadir, Asiz Maskur saat ditemui, Selasa (22/12) mengaku telah mempersiapkan gugatan hukum ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila dalam proses pengesahan dan pengajuan Paslon yang akan dilantik, pihak KPU Maros tidak melakukannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurutnya, aturan pengesahan dan pengajuan Paslon terpilih yang akan dilantik sudah sangat jelas diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 tahun 2015.
“Pihak KPU Maros tidak boleh menutup mata soal aturan. Dipasal 63, PKPU Nomor 11 tahun 2015 sudah sangat jelas. Dalam pengusulan pengesahan, KPU harus menyampaikan pemberitahuan ke Gubernur dan Mendagri soal status tersangka dugaan korupsi Paslon terpilih,” ungkapnya.
Jika itu tidak dilakukan oleh pihak KPU, kata Asiz, pihaknya akan menggugat KPU Maros ke DKPP, karena tidak menjalankan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan mereka sendiri. Ia menegaskan, kwalitas Pilkada akan sangat tergantung pada konsistensi pelaksanaan oleh pihak penyelenggara. Siapapun yang akan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati nantinya, menurut Asiz, tidak akan ada masalah, jika aturan Pilkada tidak ada yang dilabrak.
“Ini persoalan integritas dan kwalitas Pilkada yang sudah berjalan cukup baik. Kita hanya ingin KPU betul-betul netral dan menjalankan aturan yang ada. Siapapun yang akan dilantik nantinya, bagi kami tidak ada masalah yang penting semua sudah berjalan sesuai dengan aturan,” katanya.
Lebih lanjut Azis menyatakan, jika pasal 63 sudah dijalankan oleh KPU Maros, maka KPU juga wajib menjalankan pasal selanjutnya yakni pasal 64 ayat satu dan dua, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam BAB VIII di PKPU Nomor 11 tahun 2015. Menurutnya, arti kata dari ‘berhalangan tetap’ dalam pasal 64 ayat satu dan dua ini, adalah tersangka kasus korupsi, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal sebelumnya (pasal 63).
“Secara hukum, makna kata ‘berhalangan tetap’ dalam pasal itu, jelas merujuk ke pasal sebelumnya yakni tersangka dugaan korupsi karena antara pasal-pasal ini, tidak terpotong dalam BAB. Olehnya, kami menafsirkannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Sisa bagaimana KPU menjalankan pasal ini secara baik dan benar,” ujarnya.

No Responses

Leave a Reply