Korupsi KPU, Polres Kembali Tetapkan Tersangka Baru

Korupsi KPU, Polres Kembali Tetapkan Tersangka Baru

RADAR MAROS – Pasca penahanan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bahan sosialisasi Pemilu 2014 lalu oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros, pihak penyidik Tipikor Polres Maros, kembali menyeret satu nama baru sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan Negara sebesar Rp277 juta rupiah.

 

Hal itu dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Maros, AKP Yusrizal Endriawan saat ditemui dikantornya, Senin (04/01). Ia membeberkan, tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ini merupakan mantan bendahara KPU Maros berinisial HR yang menjabat sebagai bendahara pada periode Pemilu 2014 lalu.

 

“Berdasarkan hasil pengembangan dari kasus ini, kami kembali menetapkan satu orang sebagai tersangka baru. Ia merupakan mantan Bendahara KPU yang menjabat saat Pemilu 2014 digelar,” katanya.

 

Menurut Yusrizal, pihaknya telah berhasil mengumpulkan dua alat bukti yang cukup untuk menyeret tersangka baru ini. Dimana piahknya menemukan keteribatan langsung bendahara ini dalam proses pencairan anggaran pada pengadaan alat sosilasasi Pemilu 2014 sehingga terjadi kerugian Negara.

 

“Kami tidak serta merta menetapkan seseorang menjadi tersangka jika tidak memiliki dua alat bukti yang cukup. Pihak kami telah melakukan pengembangan dan menemukan keterlibatan tersangka yang membuat kerugian Negara,” ungkapnya.

 

Saat dihubungi, Ketua KPU Maros, Ali Hasan mengaku belum mengetahui hal tersebut. Menurutnya, kewenangan komisioner KPU tidak sampai pada perihal yang menyangkut kepegawaian di lingkup KPU yang memang terpisah. “Saya belum mengetahui soal status tersangka ini, karena memang tugas kami tidak menyangkut hal itu,” sebutnya.

 

Terkait kekosongan jabatan Sekretaris KPU Maros yang saat ini telah berstatus tahanan Kejari Maros, Ali Hasan mengaku sudah bersurat ke KPU Provinsi untuk disampaikan ke KPU Pusat. Pasalnya, terkait pengangkatan Sekretaris KPU merupakan kewenangan Sekjen KPU Pusat yang nantinya akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian jabatan Sekretaris.

 

“Kami sudah menyurat ke KPU Provinsi terkait status hukum yang sedang dijalani oleh Sekretaris KPU Maros. Kita akan menunggu keputusannya dari KPU Pusat, karena pemberhentian dan pengangkatan Sekretarsi KPU merupakan kewenangan dari Sekjen KPU Pusat,” terangnya.

 

 

No Responses

Leave a Reply