Pemerhati Budaya Pangkep Kritik Kapolres

Pemerhati Budaya Pangkep Kritik Kapolres

RADAR PANGKEP — Dua budayawan dan sejarawan Kabupaten Pangkep ini mengritik Kapolres Pangkep, AKBP Mohammad Hidayat salah dalam penyebutan akronim kepanjangan Kabupaten Pangkep.

Kapolres Pangkep saat pertama dalam kesehariannya berpidato selalu menyebutkan Pangkajene Kepulauan. Padahal penyebutan akronim ini salah dan sangat keliru. Hal inilah yang membuat salah satu budayawan Pangkep Djamaluddin Hatibu mengkritik soal penyebutan akronim yang salah tersebut.

Ia menilai Kapolres sangat keliru menyebutkan kepanjangan Kabupaten Pangkep menjadi Kabupaten Pangkajene Kepulauan, tanpa menambahkan “dan”. Tentu ini bukanlah hal sepele yang harus terus dibiarkan karena penamaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah di SKK kan dan ini menyangkut karakteristik wilayah dan identitas daerah.

“itu tidak boleh disingkat, malah itu kan sudah di SKK kan, penamaan Pangkajene dan Kepulauan itu memang  karakteristik berbeda. Pangkajene yang tentu mewakili wilayah daratan dan Pegunungannnya sedangkan Kepulauan kan ada 4 kecamatan yakni Liukang Tangaya, Liukang Kalmas, Liukang Tupabbiring dan Liukang Tupabbiring Utara”.

“saya prihatin jika Pak Kapolres selalu menyebutkan Pangkajene Kepulauan tanpa membubuhi “dan” disetiap moment ketika ia berbicara, membuat video dan file apa saja yang berkaitan dengan Pangkep. “itu tidak boleh, saya kritik karena itu sudah ada SK nya, sudah dibicarakan matang sewaktu Bupati Pangkep pertama Andi Malarangeng Dg. Matutu menjabat, “jangan diubah seperti itu” . Alangkah baiknya jika disebutkan saja ” Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”. Kata Djamaluddin Hatibu saat ditemui langsung di rumahnya, Minggu (3/1).

“pihak Diknas juga harus mengawasi sekolah yang memakai penamaan tanpa menggunakan “dan”. Saya pernah liat sekolah yang memang menggunakan kata Pangkajene Kepulauan, wah ini sudah fatal!!!! Jangan disamakan dengan Kepulauan Selayar karena Selayar memang berada di Pulau”. Saya selaku budayawan Pangkep merasa hal yang disampaikan Kapolres Pangkep dalam hal ini AKBP Mohammad Hidayat keliru dalam menyebutkan nama Kabupaten Pangkep. Perlu dikembalikan lagi sesuai dengan penyebutan yang benar yakni “Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan” Jelas Budayawan Pangkep pemilik naskah asli lontara “Siti Naharariah” ini.

Hal yang sama juga dikatakan Budayawan Pangkep, penulis buku “Manusia Bissu, Sejarah kerajaan Soang, Kekaraengan di Kabupaten Pangkep, Sejarah Kabupaten Pangkep dll. Farid Makkulau yang akrab disapa Kak Farid ini juga memprotes soal kata penghubung “dan” dihilangkan dalam penyebutan Pangkajene dan Kepulauan.

Penyebutan yang salah akan akronim Pangkep, Pangkajene dan Kepulauan bukanlah hal sepele, karena itu menyangkut karakteristik wilayah dan identitas daerah” kata Farid

“Penyebutan yang salah juga berarti pengingkaran terhadap sejarah” tegas Farid

“Awalnya memang pernah namanya Pangkajene Kepulauan, tapi pada masa orde baru Dprd-Gr Pangkep tahun 1967 ditambahkan kata “dan” antara kata pangkajene dan kepulauan, selanjutnya ditetapkan lambang daerah melalui perda no.3 tahun 1977, sejak itu di lambang daerah tertulis Pangkajene dan Kepulauan “jelas Farid lagi.

Ia menambahkan, di dalam buku yang ditulisnya, Seni Tradisional Pangkep yang di dalamnya membahas terkait sekilas penamaan Hari Jadi Pangkep. Sebagaimana catatan otentik yang ada menunjukkan bahwa UU No.29 Tahun 1959 merupakan dasar hukum pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.

Salah satu daerah Tingkat II tersebut adalah Kabupaten Dati II Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) yang sebelumnya UU Nomor 29 tahun 1959 termasuk dalam bagian daerah Makassar yang disebut Onderafdeling Pangkajene sebagaimana dimaksud dalam bijblad No.14377Jls Surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri Indonesia Timur tertanggal 19 Januari 1950 Nomor UPU 1/1/45 Jo.Tanggal 20 Maret 1950 Nomor UPU 1/6/23. (mun)

No Responses

Leave a Reply