Rencana Pengurangan PNS Membingungkan

Rencana Pengurangan PNS Membingungkan

RADARMAKASSAR.COM – Terkait rencana dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi, yang akan melakukan pemangkasan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) sebanyak kurang lebih 1,2 juta orang, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Latief, mengatakan, rencana tersebut agak membingungkan.

“Belum lama ini ada kebijakan untuk menambah masa dinas, kok tiba-tiba ada lagi rencana pengurangan PNS. Ini bagaimana?,” kata Latief, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (6/1).

Latief melanjutkan, apabila alasan pengurangan PNS ini karena ketidak sesuaian akibat belanja pegawai lebih besar daripada belanja pembangunan, ia mengatakan untuk di Sulsel keduanya masih berimbang.

“Kita di Sulsel kalau masalah anggaran belanja pegawai dan anggaran belanja pembangunan, jumlahnya masih berimbang,” ujarnya.

Untuk di Sulsel sendiri, Latief mengatakan, justru jumlah PNS masih dianggap kurang, terutama untuk tenaga teknis, tenaga ahli, tenaga pengajar dan tenaga kesehatan.

“Justru kita ini di Sulsel masih busa dikatakan masih kekurangan. Kita masih butuh tambahan PNS untuk beberapa formasi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) Yuddy Chrisnandi mengutarakan rencana pemangkasan jumlah ASN atau PNS dari yang saat ini berjumlah 4,7 juta akan dikurangi menjadi hanya sebanyak 3,5 juta atau sebesar 37,1%.

Perampingan jumlah PNS tersebut dilakukan dengan alasan untuk menghemat belanja pegawai di Kementerian/Lembaga agar tidak lebih besar dari belanja pembangunan.

Yuddy tidak menjelaskan lebih lanjut kapan target pemerintah mencapai angka jumlah PNS menjadi hanya 3,5 juta orang. Menurutnya, rata-rata anggaran belanja pegawai yang mencapai 42% masih terlalu gemuk.

Menurut Yuddy, anggaran belanja pegawai semestinya tidak lebih besar dari belanja pembangunan. Perampingan jumlah PNS bisa mengurangi belanja pegawai untuk dialihkan ke belanja pembangunan yang lebih produktif. (opa/)

No Responses

Leave a Reply