Tak Kantongi Izin, PYP Terpaksa Disegel

Tak Kantongi Izin, PYP Terpaksa Disegel

 

RADAR MAROS – Pembangunan perumahan Puri Yohana Permai (PYP) milik pengusaha developer dari Makassar, H Rosani yang sedang dalam tahap penimbunan, menuai masalah. Pasalnya, perumahan diatas lahan seluas lima hektar di Desa Tellupoccoe Kecamatan Marusu, Maros ini, ternyata belum memiliki Izin Lokasi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemda Maros.
Hal itu dibenarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (KPTSPPM) Maros, Andi Rosman saat dihubungi, Kamis (7/1) mengatakan, pihaknya hingga kini belum menerima surat permohonan pengajuan izin baik izin lokasi maupun IMB dari pihak Puri Yohana Permai. Menurutnya, kedua izin ini merupakan kewajiban bagi perusahaan pengembang, sebelum memulai tahapan pembangunan apapun di Maros.
“Bagaimana mau mengeluarkan izin, permohonanannya saja belum ada sampai sekarang. Kalaupun di lokasinya ada pembangunan, itu bukan ranah kami untuk melakukan penindakan. Kami hanya melayani perizinan saja. Mereka baru mengantongi izin prinsip dari pihak kami,” ungkapnya.
Untuk pengurusan izin lokasi, menurut Rosman, pihaknya akan menunggu rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maros. Sementara untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB), rekomendasinya itu dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Maros. “Izin lokasi itu rekomendasinya dari BPN, kalau IMB itu dari Tata Ruang. Kedua-duanya ini belum ada kami terima,” terangnya.
Menanggapi hal itu, koordinator Lembaga Monitoring Kinerja Aparatur Negara (Lemkira), Ismail Tantu menegaskan, kasus pembangunan Perumahan PYP ini merupakan salah satu contoh bobroknya pengawasan di lingkup Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Maros yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang. Menurutnya, Dinas Tata Ruang memiliki satu Bidang yang melakukan Pengawasan Pembangunan (Wasbang).
“Pengembang ini tidak bisa seenaknya saja melakukan pembangunan tanpa mengantongi izin. Bidang Wasbang semestinya tidak tidur dan segera melakukan penindakan bersama Satpol PP untuk menghentikan seluruh aktivitas yang ada disana, sampai semua izinnya lengkap,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ismail juga mempertanyakan soal luasan area perumahan tersebut. Karena menurutnya, terkadang luas area yang tertuang dalam izin prinsip berbeda dengan luasan area yang sebenarnya. Jika hal itu tidak benar, tentunya akan menjadi pertanyaan besar dan menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak, khususnya bagi Dinas Tata Ruang yang bertanggung jawab dalam hal ini.
“Terkadang, antara izin prinsip dengan fakta dilapangan itu jauh berbeda. Ini harus kembali dicek kebenarannya, karena Setahu saya, perusahaan perumahan itu terus melakukan pembebasan lahan untuk memperluas areanya disana. Kalau memang tidak sesuai, ini juga harus disikapi,” paparnya.
Sementara itu, saat Radar Makassar mencoba untuk menemui pemilik perusahaan perumahan PYP di lokasi proyeknya, tidak satupun pihak yang mau berkomentar. Beberapa pekerja yang berada didalam area proyek ini mengaku hanya sebagai pekerja yang tidak tahu menahu apapun soal izin dan pengerjaan perumahan ini. “Saya tidak tau siapa yang punya. Kami hanya buruh borongan yang disuruh untuk bekerja disini,” kata seorang pekerja yang ditemui.
Diketahui, sejak beberapa tahun terakhir, sejumlah perusahaan pengembang, baik nasional maupun lokal, melakukan ekspansinya di Maros. Hal ini dikarenakan, lokasi di Maros sangat strategis dengan adanya Bandara Sultan Hasanuddin serta pengembangan kawasan Maminasata yang telah memasuki tahap pembebasan lahan di beberapa titik. Tidak hanya perumahan, beberapa perusahaan industri juga sudah masuk ke Maros membuat gudang produksi yang besar.
 
 
Ketgam : Suasana lokasi proyek pembangunan perumahan PYP di Desa Tellupecoe, Kecamatan Marusu, Maros. Meski belum mengantungi izin, proyek ini dalam tahap penimbunan diatas lahan seluas lima hektar.

 

No Responses

Leave a Reply