Bupati Lantik Plt Sekda Selayar Sebagai Ketua MPTGKD

Bupati Lantik Plt Sekda Selayar Sebagai Ketua MPTGKD

         

          RADAR MAKASSAR, – Pj. Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar,. Drs. H. Syamsibar, MH, mengambil Sumpah dan Janji, Tujuh anggota Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (MPTGKD) yang berlangsung di ruang pola kantor Bupati, Jumat (8/1/2016).

Ketujuh anggota MPTGKD yang diambil sumpah dan Janjinya, sebelum dilantik, masing masing, Ketua DR. Ir. H. Marjani Sultan, M Si, yang saat ini sebagai PLT Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar, serta Asisten Administrasi Andi Basok, SH, MH, sebagai Sekretaris MPTGKD, serta anggota diantaranya, Kepala Dinas PPK Asda, H. Baharuddin, AR. SE, Kepala Inspektorat, Drs. Musytari, MM Pub, Kepala BKD, Drs. Muchtar, MM, Kabag Perlengkapan H. Dg. Sibali, S Sos, serta Kabag Hukum Setda, Taufik Nur Haras. SH.

Pelantikan tersebut juga dihadiri unsur anggota Forum komunikasi Pimpinan Daerah yakni, Dandim 1415, Letkol, Inf. J. R. Sirompo, Kapolres, AKBP, Said Anna Fauza, S Ik, serta Kepala SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa.

Pj. Bupati Kepulauan Selayar, Drs. H. Syamsibar, MH, dalam sambutannya mengatakan bahwa, MPTGKD dibentuk berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004,  tentang Perbendaharaan Negara yang ditindak lanjuti Peraturan menteri Dalam Negeri, Nomor, 5  Tahun 1997.

Tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi serta Keuangan barang Daerah dilanjutkan dengan Peraturan Daerah, Nomor 12 Tahun   2009, Tentang tata cara Ganti Kerugian Daerah, dengan tugas pokok, mengumpulkan dan menata usahakan serta  mengevaluasi Kasus Tuntutan Ganti Kerugian Daerah . Selain itu memproses dan mengevaluasi hganti kerugian daerah, serta memberikan  pendapat, saran ke Pengadilan   

          Dalam sambutannya Bupati H. Syamsibar juga menyampaikan ketegasan kiranya seluruh SKPD, dapat bekerja keras dalam mewujudkan impian Pemkab Kepulauan Selayar yang menargetkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di Tahun 2016, termasuk predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Tahun berikutnya.

          Disampaikannya pula bahwa fungsi keberadaan MPTGKD sesungguhnya selain untuk menyelamatkan Keuangan Daerah, Lembaga inisecara intern Daerah juga berperan membantu para PNS, maupun pihak terkait atas temuan untuk dapat menyelesaikannya tanpa melalui proses hukum perdata, maupun pidana pada lembaga peradilan.

Rangkaian dari pelantikan dan pengambilan Sumpah/janji, anggota MPTGKD, Bupati H. Syamsibar juga menyaksikan penandatanganan Pakta Integritas, secara berturut turut dari ketujuh anggota MPTGKD, dilanjutkan penyampaian selamat, mulai dari Bupati dan seluruh undangan (BUN)

No Responses

Leave a Reply