Terabaikan, 7 Bulan Imam Masjid Tak Terima Honor

Terabaikan, 7 Bulan Imam Masjid Tak Terima Honor

RADAR MAROS – Meski Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maros terbilang cukup besar, yakni mencapai Rp1,4 Triliun pertahun, namun program peningkatan kesejahteraan kepada pemuka agama, mulai dari guru mengaji, imam desa serta pastor, sejak tujuh bulan terakhir ini sudah tidak mendapatkan lagi tunjangan seperti biasanya.

Pemberian tunjangan atau honor kepada pemuka agama ini, sedianya dibayarkan setiap tiga bulan sekali dengan nilai yang berbeda-beda. Untuk honor guru mengaji sebesar Rp100 perbulan dari total guru mengaji se Kabupate Maros sebanyak 1500 orang.

Sementara  untuk imam desa/kelurahan sebanyak 103 orang menerima honor  Rp250 ribu per bulan dan untuk imam mesjid sebanyak 600 orang, sebesar Rp100 ribu per bulan. Sedangkan untuk pastor/pendeta Rp250 ribu per bulan untuk 16 orang.

Hal ini dibenarkan oleh salah seorang imam desa di Kecamatan Maros Baru, Ahmad Hannanu saat dihubungi, Senin (11/1) kemarin. Menurutnya, sejak mantan Bupati Maros, Hatta Rahman tidak lagi menjabat sebagai Bupati, honor ini tidak lagi dicairkan seperti biasanya. Ia pun tidak tahu alasan Pemda Maros sudah tidak lagi mencairkan honor tersebut kepada mereka.

“Sejak bulan Juli 2015, honor yang biasanya cair pertiga bulan ini sudah tidak pernah lagi kami terima. Padahal, waktu Pak Hatta menjabat, honor itu lancar kami terima setiap tiga bulan. Memang nilainya tidak seberapa, tapi honor ini sangat membantu kami,” ungkapnya.

Senada dengan hal itu, seorang guru mengaji dari kecamatan Mandai, Nurliah juga mengaku tidak pernah lagi mendapatkan honor dari Pemda Maros. Ia bahkan sudah pernah bertanya ke pihak desa, tapi belum ada jawaban yang pasti terkait kapan honor itu kembali mereka terima. “Saya sudah bertanya ke Kepala Desa saya, tapi ia juga mengaku tidak tahu soal hal itu,” katanya.

Terkait hal itu, kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Maros, Andi Nadjamuddin, mengaku tidak cairnya honor tersebut karena Sekretariat Daerah yang merupakan tempat bernaung bagian Mental dan Spiritual (Mensprit) lamban memasukkan permintaan anggaran. Menurutnya, permintaan dilakukan pada akhir tahun padahal saat itu permintaan pencairan menumpuk sehingga pihaknya kewalahan.

“Mereka lambat memasukkan pengajuan itu ke pihak kami, makanya kami kwalahan. Apalagi jumlah yang diminta Mensprit cukup besar yakni hampir Rp2 Miliar untuk honor guru mengaji triwulan ketiga dan empat tahun 2015,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan saat akhir tahun 2015 lalu tidak ada SPM (Surat Perintah Membayar) yang tertinggal dan semua berjalan sesuai SPM yang masuk. Semua terbayar, kecuali berkas yang tidak lengkap. Menurutnya, anggaran untuk honor pemuka agama ini akan tetap dicairkan, namun masih akan diproses sesuai aturan yang ada. “Honor ini akan tetap cair, jadi sabar-sabar saja,” ujarnya.

Terpisah, Bendahara Bagian Mental dan Spiritual (Mensprit) Pemkab Maros, Rusdianto  juga membenarkan keterlambatan itu. Namun, pihaknya membantah jika pengajuan anggaran tersebut terlambat diajukan ke pihak BPKD Maros, sehingga honor tersebut tidak tersalurkan hingga kini. “Kami sudah mengajukan anggaran itu sesuai prosedur, tiga bulan sekali,” terangnya.

Menurutnya, BPKD selalu beralasan kekurangan anggaran saat diajukan permohonan anggaran honor tersebut. Sehingga jumlahnya menumpuk pada akhir tahun 2015 dan mencapai dua miliar rupiah. Ia juga mengaku telah didesak oleh ratusan guru mengaji dan imam, bahkan akibat keterlambatan itu muncul persepsi negatif ke pihaknya, seakan-akan anggaran itu diselewengkan.

“Kami sudah sering kali didatangi oleh guru mengaji dan imam mempertanyakan hal itu. Kami juga sudah sampaikan ke mereka persoalan kurangnya anggaran sesuai penjelasan pihak keuangan. Bahkan kami dipersepsikan negatif akibat keterlambatan ini. Tapi, kami juga mengerti dengan kondisi merek,” pungkasnya.

No Responses

Leave a Reply