Walhi Bawa Isu Kerusakan Kawasan Karst ke Rapat Konsolidasi Nasional

Walhi Bawa Isu Kerusakan Kawasan Karst ke Rapat Konsolidasi Nasional

RADAR MAKASSAR — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) akan menggelar konsolidasi nasional para penggiat kelestarian ekosistem karst.

Acara yang berlangsung pada 8 hingga 10 Januari kemarin di Gowa, Sulsel, tersebut akan dihadiri oleh jajaran Direktur Eksekutif Walhi dari berbagai provinsi di Indonesia yaitu Sulsel, Sumatra Barat,Jogjakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur dan juga Manajer Hukum Eksekutif Nasional Walhi.

Dalam pembahasan, Asmar Exwar selaku Direktur Eksekutif Walhi Sulsel menyatakan, bahwa dominasi penguasaan karst oleh industri tambang besar seperti PT. Semen Tonasa, Bosowa, harus dilihat sebagai upaya pemerintah menaikan produksi semen nasional.

Padahal selama ini terjadi pemanfaatan non-ekstraktif ekositem karst oleh masyarakat untuk pangan, budidaya peternakan dan perikanan, dan juga perkebunan yang sangat produktif.

“Bahkan masyarakat masyarakat dan kawasan karst sudah hidup berdampingan selama ratusan tahun lalu,” ujarnya.

Di Sulsel misalnya, untuk Kabupatem Maros sampai saat ini telah ada 34 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan alokasi yang disediakan untuk wilayah izin usaha pertambangan mencakup 19.066 Ha.

Tak hanya di Sulsel, Di provinsi lain, seperti Sumatra Barat, kawasan karst sepanjang Bukit Barisan siap dieksploitasi melalui 15 IUP yang terdiri dari 13 izin Operasi Produksi dan 2 izin Eksplorasi dengan total luasan 12.186 Ha, dimana perusahaan yang mendominasi luasan eksploitasi adalah PT Semen Padang, PT Asia Fortuna dan PT Indonesia Camcocrown.

Sedangkan, pulau Jawa merupakan korban eksploitasi yang terparah, sehingga muncul istilah “Java Colapse” . Hal tersebut terjadi ketika hancurnya ekosistem karst di Gresik, oleh pihak penambang.

Seolah memburu rente, daerah pun ikut-ikutan membelah kawasan karst untuk industri tambang dengan mengeluarkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan lingkungannya.

“Rusaknya ekosistem karst juga bisa dilihat dari struktur pemerintahan dimana kawasan kaest sampai saat ini masih dibawah penguasaan kentrian ESDM, sehingga yang dilihat hanya nilai ekonomi semata,” ujar Muhnur Satyahaprabu, Manajer Hukum Eksekutif Nasional Walhi. (Rik)

No Responses

Leave a Reply