Gawat, Ada Pak Kabid Tidur di Jam Kerja

Gawat, Ada Pak Kabid Tidur di Jam Kerja

 

RADAR MAROS – Besarnya anggaran yang membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Maros untuk membayar gaji dan operasional Pegawai Negeri Sipil (PNS), ternyata tidak membuat kinerja PNS semakin lebih baik. Seperti halnya, saat beberapa awak media yang datang ke Kantor Dinas Pendidikan Maros, untuk mengkonfirmasi soal Pungutan Liar di beberapa Sekolah, Kepala Bidan Kurikulum Dinas Pendidikan Maros, Ashar Salam malah sedang tidur di dalam ruangannya disaat jam kerja.

 

Awak media yang masuk kedalam ruangan Bidang Kurikulum yang letaknya disebelah kiri dari pintu masuk kantor Dinas Pendidikan di Jalan Asoka Maros, menemui sejumlah staf yang juga tengah asyik menonton film India. Salah seorang Staf yang ditemui di sebelah kanan pintu masuk ruangan Kepala Bidang (Kabid) Kurikulum, mengatakan Ashar Salam sedang tidur. “Bapak sedang tidur, tidak bisa diganggu,” katanya.

 

Kedatangan sejumlah awak media ke kantor Dinas Pendidikan, hendak menemui Kepala Dinas Pendidikan, A Azhar Padduppa yang saat itu juga tidak berada di tempat. Awak media, hendak mengkonfirmasi terkait keluhan sejumlah orang tua siswa atas pungutan biaya foto ijazah kepada murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Kecamatan Bantimurung sebesar tiga puluh ribu rupiah oleh pihak sekolah.

 

Orang tua siswa di salah satu TK di Desa Minasa Baji Bantimurung, Besse mengaku telah dimintai biaya foto untuk ijazah ini. Menurutnya, permintaan tersebut terlalu besar dan tidka seperti tahun-tahun sebelumnya yang hanya sebesar tujuh ribu rupiah persiswa. “Tahun lalu kami hanya membayar tujuh ribu rupiah untuk foto ijazah, tapi tahun ini tidak tahu kenapa bisa besar sekali,” ungkapnya.

 

Lantaran terlalu besar, perempuan paruh baya yang bekerja sebagai penjual sayur ini, mengaku belum bisa mebayar uang untuk foto ijazah anaknya tersebut. Bukannya ia tidak mampu untuk membayar, namun menurutnya hal itu memunculkan kecurigaan. Pasalnya, meskipun biaya foto ijazah ini harus naik, semestinya tidak  lebih dari seratus persen. Ia bersama orang tua siswa lainnya pun sudah mempertanyakan hal itu ke pihak sekolah, namun jawaban mereka tidak memuaskan.

 

“Kami sudah bertanya ke pihak sekolah, kenapa bisa naik sebesar itu. Tapi mereka hanya menjawab kalau ini sudah diatur oleh pihak Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kecamatan Bantimurung. Bukannya kami tidak bisa membayar, tapi ini jelas jadi pertanyaan besar buat kami para orang tua siswa,” terangnya.

 

Sementara itu, seorang guru TK Minasa Baji, Syamsiah yang ditemui, membenarkan pembayaran tersebut. Ia menjelaskan jika keputusan tersebut bukan dibuat oleh pihak sekolah, melainkan diputuskan oleh UPTD Dinas Pendidikan Bantimurung dengan adanya Surat Perintah yang ditanda tangani langsung oleh kepala UPTD, H Musa.

 

“Setahu saya, ini bukan kebijakan pihak sekolah. Kami hanya menjalankan surat perintah dari UPTD Dinas Pendidikan Bantimurung. Semuanya sudah dijadwalkan oleh UPTD, kami pihak sekolah hanya menjalankan saja. Tapi banyak juga sekolah yang tidak mau melaksanakan surat perintah itu,” paparnya.

 

Lebih lanjut, Syamsiah mengaku, pihaknya mengikuti perintah UPTD karena tidak mau dinilai melanggar keputusan atau kebijakan. Meski kualitas foto pemotret dari UPTD tidak maksimal.Banyak foto murid-muridnya yang kabur dan warnanya tidak terang. Sementara kualitas, foto langganannya sangat maksimal.

 

“Saya lihat fotonya banyak yang kabur. Sebenarnya, tahun lalu kami yang meminta sendiri tukang foto kesini, kualitasnya bagus dan harganya juga terbilang murah. Tapi ada karena ada surat perintah itu, yah kita harus laksanakan, pungkasnya.

No Responses

Leave a Reply