Korupsi, 11 Kepsek Dikumpul Jaksa

Korupsi, 11 Kepsek Dikumpul Jaksa
Kejaksaan Negeri Parepare melakukan penyampaian secara lisan kepada 11 Kepala Sekolah Dasar penerima Dana Rehabilitasi Ruang Kelas atau biasa Blockgrant yang bakal di meja hijaukan di Pengadilan Negeri Makassar Tipikor.
Kesebelas Kepsek Sekolah Dasar Negeri adalah sebagian dari Total 37 Sekolah dasar yang menerima dana dari Kementerian Pendidikan tahun 2012 bakal menjadi saksi setelah Pengadilan Tipikor Negeri Makassar menjadwalkan sidang perdana pada Senin 18 Januari 2016, dimana mendudukan Empat Terdakwa yakni Tiga Pegawai Dinas Pendidikan Kota Parepare, Damrah, Baco Hurman dan Imran Rusadi, lalu makelar proyek di Kementerian Pendidikan kota Parepare, Dede Mely.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Parepare, Hasbi Saleh, pemanggilan kepada sejumlah saksi dalam hal kepala sekolah guna pemberitahuan akan mulainya sidang Kasus yang mendapatkan kerugian negara sebesar Rp 1,9 miliar. “Pemberitahuan secara tiga kali tahapan, Hari ini 11, kemudian pekan depan 12 lalu 12 kepala sekolah, dan dua kepala sekolah telah meninggal dunia, guna memberitahukan untuk siap-siap mengikuti persidangan,” katanya.
Menurut Hasbi, Guna percepatan proses sidang, keempat terdakwa usai sidang perdana pada senin pekan depan, akan dititip di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Kota Makassar. “Usai sidang lansung dibawa ke Lapas kelas I Makassar,” ujarnya.
Sementara Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum, Kasus Blockgrant ini, Muh Yusuf menjelaskan, setelah pembacaan dakwaan didepan majelis hakim, Pihaknya kejaksaan akan mengirim surat kepada pihak Kepolisian Guna pengusutan pihak lain yang diduga terlibat di kasus itu. “Isi dakwaan nanti kami bacakan, dimana berisikan adanya keterlibatan pihak lain, setelah itu Kami akan surati penyidik Polres apakah mereka melakukan pengusutan atau kami, agar tidak ada persinggungan,” ujarnya.
Ditanya soal keterlibatan pihak lain, setelah para terdakwa kala pelimpahan di Kejari Parepare beberapa waktu lalu menandatangani justice carborator. “Ada pernyataan terdakwa, soal itu biar Empat terdakwa nanti sebut berdasarkan fakta persidangan,” tambahnya.
Sementara itu, Saharuddin Rahman Penasehat Hukum, Terdakwa Imran Rusadi, mengatakan, pihaknya meminta kepada pihak Kejaksaan melakukan proses hukum sesuai fakta hukum yang ada. “Klien saya itu dikenakan jerat pasal pencucian uang, guna proses hukum yang adil, sebaiknya pihak yang terlibat ikut bertanggung jawab, karena logikanya klien saya golongan II PNS kala itu, dengan anggaran besar seperti itu mana mungkin bisa mengatur tanpa ada perintah atau petunjuk atasannya,” singkatnya. ( rus)

No Responses

Leave a Reply