DPRD Sulselrabar Akan Mengadakan Uji Kompetensi

DPRD Sulselrabar Akan Mengadakan Uji Kompetensi

DPD Serikat Pekerja Listrik Industri Sulselrabar (SPLI) akan mengadakan Uji Kompetensi dan Uji Keterampilan dan keahlian di bidang
ketenagalistrikan dan industri,bekerja sama dengan lembaga yang terakreditasi oleh
Kementrian SDM secara bersubsidi.

DPD SPLI mulai membuka pendaftaran bagi pekerja badan usaha di bidang ketenagalistrikan dan industri serta anggota yang berprofesi.Susunan pengurus,panitia pelaksana dan kegiatan uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dan uji keterampilan dan keahlian akan menjadi bagian dari pelaksanaan uji kompetensi tersebut.

Ketua DPD SPLI Sulselrabar Ibrahim Ishak mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan UU NO 30 tentang ketenaga listrikan pasal 44 ayat 4 yang berbunyi bahwa setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memilki
sertifikat layak operasi (SLO) ayat 6 setiap tenaga tehnik dalam usaha ketenaga listrikan
wajib memiliki sertifikat kompetensi kemudian Peraturan Pemerintah no 14 tahun 2014 pasal
46 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap isntalasi penyedia tenaga listrik dan instalasi harus memiliki SLO.

Lebih jauh dikatakan Ishak jika ujian kompetensi tersebut juga bersandar pada peraturan Kementrian SDM 05 tahun 2014 pasal 19ayat 1 yang berbunyi instalalasi dan pemanfaatan tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki SLO.

Terkait sanksinya Ishak menuturkan kembali UU No.30 Tahun 2009 pasal 50 ayat 1bahwa setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan
ketenaga listrikan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 44 ayat 4 diatas sanksinya 10 tahun pidana penjara denda paling banyak 10 jt,kemudian pasal 54 ayat 1 setiap
orang yang mengopersikan instalasai tenaga listrik tanpa SLO sebagaimana yang dimaksud
dengan pasal 44 ayat 4 kurungan paling lama 5 tahun dan akan didenda sebesar Rp500 juta,”sebutnya lagi.

Hal tersebut kata dia sesuai dengan keputusan MK no 58/PPUU/NO2119/06/DLT:/2015
1.C. Apabila PLN tetap memberikan aliran listrik kepada RT yg tdk memiliki SLO maka itu
tanggung jawab PLN dan akan dipertanggung jawabkan oleh PLN.

“Ini sudah menjadi
tugas kami sebagai pelindung hukum dibidang ketenaga listrikan, merupakan kewajiban kami untuk mengangkat harkat
dan martabat kepada seseorang yg berprofesi dibidang ketenaga listrikan dan industri,sebagai fasilitator untuk melegalkan seluruh anggota pekerja sesuai yang di
persyaratkan uu ketenaga listrikan dan industri dalam hal ini harus memiliki uji keterampilan,kompetensi dan keahlian serta memiliki KTA sebagai tanda legalnya anggota
tersebut,”ucapnya.

SPLI berkewajiban untuk memberikan pembinaan,pendidikan latihan kepada merekaagar
memahami tentang pendidikan ketenaga listrikan yang lebih profesional dan dalam menjalin
hubungan kerjasama dengan pemerintah,BUMN,Swasta, lembaga-lembaga masyarakat dan asosiasi
dibidang ketenaga lsitrikan dan industri.

Menjalankan dan mendapatkan hasil yang lebih sejahtera dan makmur dimana sebagai lembaga yang berserikat di bidang ketenaga
listrikan dan profesi SPLI juga sebagai yayasan yang bergerak dan berjalan sebagai kontroling alias pengawasan kepada setiap anggota dibidang ketenaga listrikan,yang pada intinya berfungsi untuk membantu menjalankan program pemerintah.”Harapan saya seluruh anggota dapat betul-betul meraih kesejahteraan,”pungkasnya melalui rilisnya Senin (28/03/2016).(nin).

No Responses

Leave a Reply