Hotel dan Restoran Cemari Makassar

Hotel dan Restoran Cemari Makassar
Ilustrasi

 

Banyaknya usaha restoran maupun hotel yang ternyata tidak memiliki alat instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan akhirnya mencemari lingkungan, membuat geram Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.

Danny sapaan Wali Kota Makassar mengungkapkan, pihaknya akan melakukan penertiban terhadap usaha-usaha yang berpotensi menghasilkan limbah dan tak memiliki IPAL atau tidak berfungsi dengan baik di Kota Makassar. “Ini semua yang harus ditertibkan, tidak boleh dibiarkan karena dampaknya langsung ke masyarakat luas,” ujarnya pada Radar Makassar.

Meski begitu, Danny akan memberi kesempatan pada pengusaha-pengusaha resto untuk berbenah diri dengan sistem pembinaan layaknya amnesti, namun dalam waktu yang ditentukan.

Jika pengusaha masih mengabaikan teguran yang diberikan sanksi sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 100 ayat 1 yang berbunyi Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
“Jika tetap membandel, hukumannya bisa penutupan tempat usaha hingga pidana. Masalah lingkungan itu hukumannya pidana,” tegas Danny.

Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Johanna mengatakan, di Kota Makassar masih ada tiga tempat usaha yang tidak memiliki IPAL yaitu Hotel Kenari, RM Runtono dan pasar ritel Galael.

Sebelumnya, DLH juga menemukan fakta jika IPAL milik Makassar Town Square (MTos) tidak bisa menampung kapasitas limbah yang dihasilkan, yaitu sekitar 50 meter kubik (m3) per hari. Meskipun diketahui memiliki dua unit IPAL, namun masing-masing hanya bisa menampung 3 m3 limbah, dan juga satu unit IPAL dinyatakan tidak berfungsi.

Johanna mengungkapkan, jika pada pemeriksaan yang dilakukan pada 26 Januari lalu, mengharuskan MTos membangun IPAL baru. Pembangunan IPAL pun diharuskan sudah rampung dan bisa beroperasi tiga bulan seusai teguran atau pada 26 April medatang. Ia menyebutkan, saat ini MTos masuk dalam kategori usaha yang “Tidak Taat”.

“Jika Mtos tidak bisa menyelesaikan IPALnya pada waktu yang sudah ditentukan, kami akan melaporkan hal ini pada bagian Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementrian Lingkungan Hidup,” ujar Johanna.

Selain itu, MTos belum memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) sejak beroperasi pada tahun 2007 hingga saat ini. Pihak BLHD kala itu, tidak memberikan IPLC karena IPAL yang dimiliki Mtos tidak sesuai dengan standar.

Kepala DLH Kota Makassar, Gani Sirman mengungkapkan, pemerintah dalam hal ini akan terus melakukan pengawasan pada semua badan usaha khususnya yang berpotensi menghasilkan limbah, juga pihaknya akan transparan pada masyarakat.

Sementara, Building Operasional MTos, Hamka mengakui jika IPAL yang dimiliki MTos belum memenuhi standar dan hasil pengolahan limbah tidak sesuai dengan standar baku mutu yang ditentukan, dan sesuai kesepakatan dengan DLH Kota Makassar, pihaknya tengah berupaya untuk membangun IPAL baru. Ia mengungkapkan dirinya tidak tahu menahu soal jangka waktu penggunaan IPAL pertama. (zan)

No Responses

Leave a Reply