e-KTP Palsu Bisa Dideteksi di TPS

e-KTP Palsu Bisa Dideteksi di TPS
Ilustrasi

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri telah mengantisipasi berbagai bentuk potensi kecurangan selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Salah satunya, modus penggunaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik yang dipalsukan.

“Isu ini sedang digoreng. Ada e-KTP dengan foto sama, tetapi datanya berbeda-beda. Ini bukan KTP ganda, tetapi pemalsuan,” ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh, dalam keterangan tertulis yang diterima, kemarin.

Menurut Zudan, jika ditemukan indikasi e-KTP palsu saat pemungutan suara, panitia pemilu bisa langsung berkoordinasi dengan petugas Dukcapil yang bekerja di wilayah tersebut. Zudan mengatakan, e-KTP yang dicurigai bisa langsung difoto dan kirim melalui aplikasi WhatsApp kepada petugas Dukcapil setempat. E-KTP yang asli atau palsu akan diketahui dalam waktu lebih kurang 2 menit. “Tanggal 15 Februari nanti, Dinas Dukcapil masuk kerja walaupun statusnya libur Pilkada. Ini untuk melayani apabila ada yang perlu surat keterangan atau mau cek NIK,” kata Zudan.

Menurut Zudan, petugas Dukcapil Kemendagri juga sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu terkait antisipasi berbagai modus kecurangan dalam pemungutan suara. Ia berharap, KPU bisa menggunakan card reader untuk mendeteksi penyalahgunaan data e-KTP sejak awal.

Koordinator Nasional JPPR Masykuruddin Hafidz mengakui, uji NIK bisa menjadi alat verifikasi administrasi agar setiap dukungan KTP tidak terduplikasi atau ganda. Namun, pengujian tersebut perlu ditopang sistem memadai. Ditjen Dukcapil Kemendagri pun diminta mempersiapkan data kependudukan dengan baik. “Karena (penerapan) e-KTP belum seratus persen, apakah semua data dapat dipastikan ada NIK-nya,” katanya.
Menurut dia, dibutuhkan koordinasi Kemendagri dan KPU menyangkut sistem, kebutuhan data penduduk, dan pemilih yang valid agar dukungan ganda bisa diketahui sedini mungkin. Dia menilai upaya yang telah dilakukan KPU terkait pendataan pemilih sebenarnya sudah banyak kemajuan.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menegaskan, hingga kini belum menerima surat dari Kemendagri menyangkut penerapan uji NIK bagi syarat dukungan calon perseorangan. “Belum kami terima,” ujarnya.
Komisioner KPU lainnya Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, KPU terbuka atas usulan yang dilontarkan Dirjen Dukacapil Kemendagri meskipun selama ini telah berupaya maksimal menyangkut pemeriksaan syarat dukungan KTP calon kepala daerah dari jalur perseorangan. Dia sependapat koordinasi lebih lanjut perlu dilakukan.

“Kami sebenarnya sudah melakukan cek administrasi berupa pengecekan jumlah dukungan, persebaran, foto copy (KTP) dukungan, dan data ganda, termasuk verifikasi faktual langsung ke lapangan atau ke rumah-rumah pihak-pihak yang memberikan dukungan,” tuturnya.(*/awy)

No Responses

Leave a Reply