250.000 Liter Minyak Jelantah Ancam Masyarakat Makassar

250.000 Liter Minyak Jelantah Ancam Masyarakat Makassar
Irwan Tahir tunjukan contoh minyak jelantah
MAKASSAR – 250.000 liter minyak bekas atau minyak jelantah beredar di Kota Makassar. Bahkan minyak bekas tersebut didaur ulang kembali dan diedarkan di pasar-pasar. Dari hasil survey Yayasan Generasi Mandiri Nusantara Sejahtera (Gema Nusa Foundation) yang dilaksanakan sejak bulan Oktober 2015 83 persen minyak yang beredar di pasar merupakan munyak daur ulang. Minyak jelantah yang mengandung minyak jenuh sendiri jika dikonsumsi bisa menyebabkan berbagai macam penyakit seperti kanker, hipertensi, stroke dan penyakit generatif lainnya.
Kabag Humas Gema Nusa Fondation, Irwan Tahir mengatakan, jika 250.000 liter minyak beredar masih dalam skala minyak yang beredar di rumah tangga, belum termasuk jumlah minyak jelantah yang digunakan di skala industri.
“Dari hasil survey kita di beberapa pasar di Makassar dan Gowa, kebanyakan dari pedagang menjual minyak daur ulang dan mengaku menjual minyak kelapa baru. Saya bisa buktikan, seperti Pasar Daya,” ujarnya saat melakukan konferensi pers di Jalan Landak, Sabtu (11/2).
Ia mengungkapkan, bahkan 83 persen pedagang lalapan di Makassar menggunakan minyak jelantah yang telah didaur ulang tiga kali. Selama ini pihaknya mempertanyakan muara dari minyak daur ulang yang beredar di Makassar, dan belakangan diketahui belum ada pengolahan limbah minyak bekas di Makassar.
“Bahkan menurut penelitian kami dari salah satu industri makanan di sekitaran Daya, bisa menghasilkan delapan ton minyak jelantah yang tidak diketahui dikemanakan limbahnya,” jelasnya.
Pihaknya juga menilai banyak minyak jelantah beredar di pasaran dengan harga yang lebih murah dibanding minyak kelapa baru. Diketahui harga minyak jelantah tiga kali daur ulang harganya hanya sekitar Rp 3.000 per liternya. Jauh lebih murah dari harga minyak kelapa yang baru.
Dengan begitu, pihaknya menduga ada banyak industri makanan di Kota Makassar yang melanggar UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 58 ayat 1 yang mewajibkan pengusaha industri yang menghasilkan limbah melakukan pengolahan bahan berbahaya dan beracun (B3). (zan)

 

No Responses

Leave a Reply