10 Pasar Ini Terancam Hilang

10 Pasar Ini Terancam Hilang
Ilustrasi

Direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Makassar didesak untuk berupaya mensertifikasi 10 pasar tradisional yang ada di Makassar, karena belum memiliki alas hak resmi atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Ketua Komisi B DPRD Makassar Amar Busthanul mengatakan, aset Pemkot kini terancam jatuh ke tangan orang lain jika tidak ada keseriusan untuk melakukan sertifikasi. Menurut Amar, Dirut PD Pasar, Bustam Rahim yang seharusnya aktif melakukan pengurusan administrasi, malah terkesan mendiamkannya.
“Dirut saat ini antara ada dan tiada, tidak ada peningkatan,” kata Amar di Makassar, kemarin.

Amar menyebutkan pasar yang tidak ada bukti kepemilikannya, antara lain Pasar Maricaya, Hartaco, Pa’baeng-baeng, Panammpu, Pasar Baru, Toddopuli, Mandai, Tamamaung, Sudiang dan beberapa lainnya.
Menurutnya, jika itu terus didiamkan maka potensi pendapatan daerah (PAD) semakin berkurang. Parahnya lagi aset yang telah dalam penguasaan pemkot terancam hilang.

“Pasar Toddopuli dan Pannampu sudah ada yang klaim. Jadi jika bukti pemkot tidak jelas, maka ini bisa berpindah tangan. Kami sampaikan Pak Danny harus copot (dirut) PD Pasar, karena terlalu lemah,” tegas Amar.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, akibat kendala kepemilikan itu bantuan untuk pembangunan pasar dari pusat dialihkan ke daerah lain. Sebab, pemerintah pusat tidak akan membangun pasar yang tidak ada bukti otentik. “Pasar modern yang layak di Makassar terhambat, jadi janji direksi untuk meningkatkan kualitas pasar di Makassar 2017 ini omong kosong,” katanya.

Tugas pokok direksi, kata Amar, selain menambah PAD dan memberikan pelayanan, juga membantu Pemkot memelihara dan mencari aset. Namun, satu dari tugas itu dianggap tidak ada yang berjalan. “Pelayanan tidak ada, apalagi PAD yang hanya Rp500 jutaan, sangat kecil dibanding potensinya,” ujarnya.

Adapun pasar yang telah bersertifkat diantaranya Pasar Terong, Butung dan Sentral. Tiga lainya tidak disebutkan. “Datanya ada di PD Pasar dan pemkot, intinya enam yang aman,” beber Amar.

Ketua Komisi A DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir mendorong seluruh pejabat untuk membantu PD Pasar melakukan sertifikasi. Jika sudah ada hak kepemilikan, maka langsung diurus sporadiknya di kelurahan. “Ini harus dikerja bersama-sama, jangan satu-satu,” cetusnya.

Sementara Direktur Operasional PD Pasar, Jafri Y Timbo membenarkan jika nyaris seluruh pasar di Kota Makassar tidak mengantongi sertifikat. Kendalanya adalah dokumen pembebasan. “Pasar ini hanya mengantongi HPL saja, termasuk pasar Pa’baeng-baeng dan Sentral,” sebutnya.

Dirinya mengatakan terus menelusuri pencarian dokumen sebagai dasar untuk mensertifikatkan pasar yang ada, dan beberapa pasar telah hampir rampung berkasnya. “Kita bertahap, pencarian kita terus lakukan dan koordinasi seluruh tokoh masyarakat dan pemerintahan,” katanya.

Ia juga membenarkan jika ada sejumlah pihak yang mengklaim pasar Pannampu dan Toddopuli sebagai miliknya. Namun, pihaknya optimis dengan bantuan seluruh tokoh masyarakat, pasar itu akan dipertahankan. (rah/awy)

No Responses

Leave a Reply