Punya Piutang, WTP Sulsel Dipertanyakan

Punya Piutang, WTP Sulsel Dipertanyakan
Ilustrasi

Dianggap telah melakukan kecurangan dalam pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Sulsel berturut turut sejak 2010-2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel menampik dan menyebut perihal ketekoran hanyalah merupakan tudingan semata.

Kepala perwakilan BPK Sulsel Endang Tuti Kardiani mengatakan, opini WTP oleh BPK sejauh ini telah sesuai standar. Meski demikian, ia membenarkan pada tahun 2007-2008 benar ada panjar kas dan itu masih ada dalam neraca dan data BPK.

Endang mengatakan, perihal panjar tersebut telah diterakan juga CLK atau pertanggung jawaban mutlak sehingga memang hal tersebut masih berupa piutang. Endang juga membantah tudingan penutup bukuan, sebab sejauh ini pemutihan tidak pernah dilakukan oleh BPK Perwakilan.

Soal dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan tersebut, sejauh ini telah disisihkan 100% sehingga hal itu bukan kemudian tidak bisa ditagih kembali. “Piutang ini bukannya tidak bisa ditagih, selalu bisa kami tagih,” ujarnya.

Ia berkeyakinan bahwa sejauh ini BPK sudah melakukan kinerja yang sesuai. Bahkan, pihaknya tetap menyertakan setiap piutang yang ada disetiap perusahaan atau SKPD sekalipun.

Sementara itu, ketua Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Bastian Lubis mengaku, dalam kasus ini BPK tidak melakukan pelaporan, sebab pada prinsipnya hal ini berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang Undang No 15 tentang BPK, dimana kewajibannya adalah untuk melaporkan setiap temuan.

Namun menurutnya, apa yang dilakukan auditur BPK, temuan ini hanya dicatat saja sebagai piutang, padahal seharusnya ada perjanjian kapan piutang ini diharus dilunasi. Dalam kasus ini BPK kemudian ditengarai telah memaksakan sehingga pada tahun 2010 ditemukan piutang masih tercatat namun sudah berkurang menjadi Rp20 miliar.”Kemudian pada 2015 WTP diberikan lagi oleh BPK padahal yang namanya piutang itu sudah merupakan kerugian negara,”jelasnya.

Ironisnya, pada 2015-2016 Pemprov Sulsel mendapatkan pinjaman PIP sebesar Rp500 miliar sehingga patut diduga BPK mengabaikan piutang tersebut. “Mendapatkan dana pinjaman PIP syaratnya kan harus mendapat status opini WTP dari BPK. Sehingga berdasarkan hal tersebut wajar kalau kami menganggap BPK telah melanggar aturan sebagaimana seharusnya,” tandasnya.

Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Wilayah Sulsel, Musaddak juga mempertanyakan hasil audit BPK atas opini WTP yang diterima pengelola keuangan Pemprov Sulsel secara berturut-turut.
“Bagi kami di Kopel ini juga menjadi kritikan ke BPK apa sebabnya pemprov menerima WTP,”kata Dadang sapaan Musaddak.

Padahal menurut Dadang, masyarakat tahu bahwa Sulsel berada di peringkat ke tujuh provinsi terkorup di Indonesia. Selain itu, Pemprov Sulsel pun tercatat sebagai provinsi dengan tingkat gratifikasi ke 10 di seluruh provinsi dengan 29 kasus. “Makanya Kopel pertanyakan metode auditnya dan meminta BPK melakukan audit investigasi terhadap kasus-kasus yang menjadi sorotan publik,” ujarnya.(dir-rah/awy)

One Response

  1. KUBISFebruary 21, 2017 at 9:55 amReply

    KAMU NAWARIN PROPOSAL APA DI KANTOR GUBERNUR, BASTAI…GAK LAKU YA…NGAMUK KE SYAHRUL LEWAT BPK…NGACA…BIAR TAU MUKE LO SAMA SPT ISI PANTATMU

Leave a Reply