Gugatan Bur-Nojeng Potensial Diterima

Gugatan Bur-Nojeng Potensial Diterima
Bur-Nojeng

Tim kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Takalar, Burhanuddin Baharuddin dan Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng), menyetor berkas pendaftaran gugatan hasil Pilkada Takalar ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (23/2). “Tim kita beberapa sudah berangkat tadi di Jakarta. Agendanya memang untuk daftar gugatan ke MK,” ujar Anwar.

Adapun beberapa berkas pendaftaran sengketa Pilkada Takalar yang dibawa ke MK, yaitu temuan dugaan pelanggaran. Bukti formal lainnya, yaitu berkas pendaftaran calon, bukti pengundian nomor urut, serta hasil rekapitulasi Pilkada Takalar.

Selain itu, beberapa pengacara dari partai politik pengusung Bur-Nojeng sudah lebih dahulu berada di Jakarta dan akan mengawal hasil pilkada di MK. Sehingga, komunikasi antara Bur-Nojeng dengan parpol pengusung tetap berjalan hingga sekarang. Terlebih soal rencananya untuk mengajukan gugatan sengketa Pilkada di MK.
Pihaknya juga optimis gugatannya diterima oleh MK karena nyata dan sangat berdasar. Apalagi dalam hal ini segala sengketa pemilu yang berkaitan dengan kecurangan patut dibuka oleh MK. Berdasarkan temuan, pelanggaran ini tidak hanya bersifat administratif sebab sudah mengarah ke ranah pidana.

“Apalagi kehadiran pemilih siluman kami temukan memang terjadi. Kecurangan ini ditengarai dilakukan oleh pihak penyelenggara sendiri,” ujarnya.

Adapun 5.480 pemilih siluman ditemukan banyak dihadirkan di daerah Galesong Utara. Bukan hanya NIK dari Kabupaten Gowa dan Takalar, melainkan ada yang dari Maluku. “Luar biasanya ini, malah dilakukan oleh penyelenggara,” katanya.

Pengamat politik Universitas Bosowa, Arief Wicaksono menjelaskan, berdasarkan ketentuan, setiap pemohon gugatan atas sengketa pemilu dibukakan ruang untuk mengajukan gugatannya ke MK, demikian juga kewajiban MK untuk menerima laporan, apalagi dalam mewujudkan pilkada yang bersih jujur dan adil permasalahan kecurangan dalam pilkada takalar patutnya diproses lebih lanjut.

Menurut Arief, temuan pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada potensial diterima oleh MK. Yan terpenting, data yang diajukan kuat. Arif menilai sejauh ini jika pemilih siluman yang dimaksud benar atai tidak harus dapat dibuktikan penggugat.

Arief mengatakan, setiap indikasi kecurangan, merupakan data dimana harapan dibukanya ruang pengajuan gugatan. Tujuannya mewujudkan demokrasi bersih, jujur dan adil. Sehingga saat ini yang harus dilakukan adalah membuktikan kebenarannya.

Sementara KPUD Takalar sudah melakukan persiapan jika hasil Pilkada Takalar berujung sengketa di MK.
Ketua KPUD Takalar Jusalim Sammak mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pengacara untuk pendampingan hukum di MK. “Kita sudah siapkan itu, jadi yang akan mendampingi kita itu Pak Mappinawang dan partner. Kita sudah membangun komunikasi,” ungkapnya.

DPD Partai Golkar Sulsel juga mendukung upaya pasangan Bur-Nojeng menggugat hasil Pilkada Takalar ke MK. Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPD Partai Golkar Sulsel, Risman Pasigai menegaskan, partainya akan terus mendampingi Bur-Nojeng hingga proses Pilkada selesai. Diantaranya, Golkar akan menyiapkan tim pengacara untuk menghadapi sengketa hasil Pilkada nantinya.

Sejak Golkar kembali mengusung Bur-Nojeng di Pilkada Takalar, partainya sudah berkomitmen untuk terus mengawal proses Pilkada.

Sebelumnya, Ketua Tim Manajemen Pemenangan Bur-Nojeng, Fachruddin Rangga membenarkan adanya data NIK sebanyak 5.486 yang tidak terdaftar dalam data base kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Takalar, serta data KTP Elektrik pada data centre Kementerian Dalam Negeri yang terdapat dalam DPT pemilihan bupati dan wakil bupati Takalar tahun 2017.

Sehingga menurutnya, pleno rekapitulasi suara di tingkat KPU harus di tunda karena telah melabrak PKPU 556/2016 tentang pemutakhiran data pemilih dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. (dir/awy)

No Responses

Leave a Reply