Warga Takalar Kesal Dimintai KK-KTP

Warga Takalar Kesal Dimintai KK-KTP
Ilustrasi

Pengumpulan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan KTP diakui tim hukum pasangan calon (Paslon) BUpati dan Wakil Bupati Takalar Barhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng), Adzan Sulhaidir menimbulkan riak dan kekesalan warga Polongbangkeng Utara.

Pasalnya, menurutnya mereka pilkada Takalar sudah berakhir namun Panitia Pemungutan Suara (PPS) masih meminta berkas-berkas tersebut. Meski tidak ada indikasi pelanggaran hukum, namun warga merasa terganggu. Untuk itu, tim yang kebetulan berada diPolongbangkeng berencana melaporkan hal ini bersama warga ke Polres Takalar. “Jika ini terus dilaksanakan oleh penyelenggara pasca tahapan pilkada, kami takutkan hal ini akan mengganggu stabilitas keamanan di Takalar,” ujar Adzan kepada Radar Makassar, kemarin.

Menurutnya, masyarakat mengaku akan melakukan tindakan main hakim sendiri jika adalagi PPS yang melakukan pengumpulan KK dan KTP. Olehnya itu, ia meminta agar pihak kepolisian bisa melakukan pengamanan.

Sebab, pihaknya khawatir kegiatan yang dilakukan PPS ini bisa membuat warga bertindak diluar jalur hukum. “Kami juga meminta agar pihak penyelenggara tidak melakukan upaya ini sehingga warga juga bisa tenang,” ujarnya.

Adzan mengatakan, hasil temuan ini setelah diverifikasi memang terjadi di Polongbangkeng Utara, dimana dari kesaksian salah satu PPS yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku mengumpulkan foto copy KK atas suruhan pimpinannya. “Saat ini, berdasarkan temuan ini kami berkesimpulan bahwa memang pengumpulan foto copy KK ini ada pihak yang menyuruh PPS, karena memang ini diperintahkan oleh atasannya,” ujarnya.

Dengan adanya temuan ini, pihaknya menduga hal ini dilakukan untuk menutupi data penyelenggara yang salah. Atas perbuatan ini, tim hukum Bur-Nojeng menyimpulkan PPS ini dan atasannya disangkakan melanggar Pasal 77 ayat B Undang-undang pemilihan kepala daerah.

Sementara pengamat politik dan pemerintahan Aswar Hasan mengatakan, bukti yang dikumpulkan sejauh ini bisa saja digunakan pada pembuktian di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai, dalam persidangan tersebut patutnya tim bisa menghadirkan saksi. Terlebih jika PPS yang bersangkutan mau menjadi saksi.

Terkait dengan sanksi bagi penyelenggara yang terbukti melakukan kecurangan, tentunya akan mendapatkan konsekuensi hukum. Sebab, tidak ada dasar bagi PPS dan penyelenggara untuk mengumpulkan KK dan KTP setelah pemilu selesai.

Sehingga ia menganggap temuan ini sekiranya dapat menjadi pertimbangan keputusan bagi hakim MK, dimana bisa saja hakim memutuskan untuk membatalkan hasil rekapitulasi KPUD Takalar dan kemungkinan bisa juga ada pemilihan ulang di sejumlah TPS yang terjadi kecurangan.

Dihubungi terpisah, Ketua KPUD Takalar, Jussalim Sammak tidak memberikan tanggapan. Pesan singkat yang dilayangkan juga tidak dibalas hingga berita ini diturunkan.

Badan Pengawas Pemilu RI menyebut gugatan paslon Bur-Nojeng bersyarat di MK sepanjang paslon tersebut memiliki bukti yang kuat telah terjadi berbagai kecurungan yang berakibat mereka tidak terpilih.

Ketua Bawaslu RI Nasrullah mengatakan, saat ini MK hanya menangani perselisihan suara. Berbeda pada Pilkada sebelumnya. Dimana seluruh sengketa pilkada bisa diterima. Apakah itu pelibatan aparatur sipil negara, pemilih siluman, dan kampanye dengan melibatkan anak dibawah umur.

Meski demikian, MK memiliki pertimbangan lain dalam memutuskan suatu perkara. Misalnya ada pemilih fiktif yang dilakukan seseorang hingga berakibat pada hasil suara. (dir/awy)

No Responses

Leave a Reply