Parpol Inkonsisten, Kepercayaan Masyarakat Pudar

Parpol Inkonsisten, Kepercayaan Masyarakat Pudar
Ilustrasi

Sikap inkonsisten yang kerap ditunjukkan partai politik (parpol) membuat kepercayaan masyarakat kepada parpol terus memudar. Hal ini karena tidak adanya konsistensi parpol menentukan arah politiknya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) misalnya, dalam pemilihan wali kota(Pilwalkot) Makassar Juni 2018 mendatang yang mendorong kadernya yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD Sulsel, Sri Rahmi untuk maju bertarung.

Hal ini menunjukkan tidak adanya konsistennya PKS dalam setiap sikap politiknya, melihat saat pemilihan umum (pemilu) presiden dimana Ketua PDI-P, Megawati saat itu mencalonkan sebagai presiden, PKS begitu massif mengkampanyekan soal larangan seorang perempuan menjadi pemimpin.

Ketua Badan Pemilihan Umum (Bapilu) DPW PKS Sulsel, Irwan St mengatakan, seluruh kader yang berminat untuk maju di pilwalkot tetap dibuka ruangnya oleh partai, tidak terkecuali Sri Rahmi. Olehnya itu, seluruh kader yang serius ingin maju mulai dari sekarang sudah harus melakukan sosialisasi. Ia mengaku di PKS seorang perempuan sama sekali tidak ada larangan untuk menjadi seorang pemimpin. ”Tentu bisa, wacana seperti itu sudah selesai di PKS,” kata Irwan di Makassar, kemarin.

Wacana pemimpin perempuan, lanjut anggota DPRD Makassar itu hanya berlaku untuk skala kepemimpinan Negara, bukan pada semua level kepemimpinan. Ijtihad politik PKS membolehkan memilih pemimpin sesuai kondisi masyarakatnya.

Disinggung terkait larangan memilih calon pemimpin non muslim, sementara PKS sendiri mengusung kandidat non muslim di beberapa daerah seperti di Papua. Irwan mengaku, di Papua karakteristik masyarakatnya merupakan mayoritas Kristen, sehingga bukan masalah PKS mengusung kandidat non muslim yang wilayahnya memang mayoritas non muslim.

“PKS mendukung calon kepala daerah yang juga Kristen. Bahkan ada anggota dewan PKS asal Papua yang Kristen, karena merepresentasi masyarakatnya. Di daerah yang mayoritas muslim, ijtihad politik PKS adalah mendukung pemimpin muslim, seperti di DKI,”katanya.

Sementara Sekretaris PKS Makassar, Muzakkir Ali Djamil mengatakan, di PKS banyak kader yang berpotensi menatap pilwalkot, termasuk mantan legislator Makassar, Sri Rahmi. Hanya saja butuh sosialisasi untuk meyakinkan masyarakat. Seorang perempuan kata Muda sapannya tidak ada larangan untuk menjadi pemimpin, selama memang memiliki kompetensi yang cukup.

”Yang pilih kan masyarakat, jadi kalau diinginkan masyarakat yah tidak ada masalah perempuan memimpin. “Kita harus mempertimbangkan keinginan masyarakat terhadap calon pemimpin yang diharapkan,”kata Ketua Komisi D itu.

Pengamat Politik Unibos, Arief Wicaksono mengatakan, inkonsistensi partai menentukan arah dukungan politik merupakan dampak dari pelaksanaan demokrasi yang transaksional. Semua serba bisa ditukarkan sebagai komoditas. “Itulah yang menjadi tugas berat para kader parpol untuk memperbaiki parpolnya masing-masing,”tandasnya.(rah)

No Responses

Leave a Reply