Soal Pungli, Kepsek Bantah Kantongi SK Wali Kota

Soal Pungli, Kepsek Bantah Kantongi SK Wali Kota
Danny Pomanto

Kasus dugaan pungutan liar (Pungli) yang diduga dilakukan sejumlah sekolah di Makassar pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2016 lalu, terus bergulir. Bahkan, sempat berkembang isu para kepala sejumlah SMAN di Makassar itu melakukan pungutan karena adanya Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto. Hal itu kemudian dibantah langsung para kepala sekolah bersangkutan.

Kepala SMAN 5 Makassar Muhammad Yusran mengaku sama sekali tidak pernah menyebut nama Wali Kota Makassar pada kasus yang tengah menjeratnya.

“Demi Allah dan Rasulnya, saya tidak pernah menyebutkan kalau saya mengantongi SK dari wali kota untuk pembukaan kelas tambahan. Saya katakan menunggu SK dari Dinas Pendidikan Kota untuk pembukaan kelas tambahan. Itu saja yang saya katakan, tidak pernah katakan katongi SK dari wali kota,” kata Yusran, kemarin.

Yusran bahkan mengaku siap dikonfrontir dengan media yang memberitakan jika dirinya pernah mengatakan mengantongi SK Wali Kota Makassar. “Statemen saya itu dipelintir dan saya siap dikonfrontir dengan media yang memberitakan jika saya pernah menyebutkan mengantongi SK wali kota,” tegasnya.

Senada, Kepala SMAN 21 Makassar, Armin Amri menegaskan tidak pernah menyebut nama Wali Kota Makassar pada kasus yang tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar ini. Armin bahkan secara pribadi meminta maaf kepada Wali Kota Makassar jika dalam pemberitaan di sejumlah media terkait pungli penerimaan siswa baru itu, menyebutkan nama Wali Kota Makassar.

“Bismillahirrahmanirrahim, yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, saya Armin Amri, Kepala SMAN 21 Makassar memohon maaf kepada Bapak wali kota atas mungkin tulisan yang muncul di media massa hari kemarin, dari lubuk hati yang dalam tidak pernah terbesit dalam hati saya menyakiti hati Pak Wali.
Sesungguhnya, saya hanya menyampaikan bahwa penerimaan PPDB di SMAN 21 Makassar hanya mengacu pada permohonan surat komite, sehingga itu tindak lanjut bagi SMAN 21 Makassar untuk melakukan penerimaan siswa offline,” terangnya.

“Sehingga demikian permohonan maaf ini saya sampaikan Pak Wali, bahwa apa yang diberitakan di media massa itu tidak demikian. Dari lubuk hati yang paling dalam saya sampaikan permohonan maaf,” tambahnya.

Sebelumnya, Danny Pomanto membantah dengan keras bahwa telah menginstruksikan pihak sekolah menarik iuran dari siswa. Menurut Danny, rekomendasi (SK) itu offline dan tidak ada hubungannya dengan memungut uang.

“Jadi rekomendasi tersebut merupakan instruksi untuk menerima siswa miskin yang berprestasi. Karena itu adalah aspirasi masyarakat dan itu ada SK Walikota-nya. Tapi tidak pernah ada saya suruh minta uang,”tegas Danny.

Meskipun ada mekanisme pemungutan sumbangan sukarela, tapi Danny menegaskan tidak ada dalam SK tersebut yang meminta pihak sekolah untuk memungut sumbangan sukarela tersebut.

“Sumbangan sukarela selalu yang menjadi alasan mereka, tapi coba lihat itu SK, tidak ada saya berikan instruksi untuk meminta uang dari siswa kelas tambahan itu. Kalaupun sukarela itu tidak boleh ada paksaan sama sekali. Jadi saya dukung kejaksaan untuk menindaknya karena memang itu sudah korupsi,” pungkasnya. (awy)

No Responses

Leave a Reply