DID Lutra Dipaksakan

DID Lutra Dipaksakan
Indah Putri Indriyani

Kasus dugaan korupsi pengelolaan Dana Intensif Daerah (DID) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) kembali menguak fakta baru. Menurut terdakwa Agung yang ditemui di pengadilan Tipikor Makassar, penggunaan dana tersebut diterbitkan dengan kecacatan. Sebab, DID ini juga dipaksakan, dimana DPRD Lutra menggunakan Surat Keputusan (SK) Parsial. “Ada SK Parsial saat itu sebagai acuan penggunaan DID,”kata Agung yang ditemui saat menunggu persidangan, kemarin.

Sementara menurut saksi Ronny, usulan menggunakan SK Parsial yang diterbitkan oleh DPRD Lutra bermula dari hasil konsultasi resmi Kepala Dinas Keuangan Pemda Lutra, Masud Masse, Wakil Bupati Lutra, Indah Putri Indriani, anggota Banggar DPRD Lutra, Irawan Tamsi ke Direktorat Jenderal Keuangan RI. “Saya ikut dalam kegiatan konsultasi soal itu ,” kata Ronny.

Menurut Ronny, SK Parsial dibuat hanya untuk menutupi kegiatan penggunaan dana DID yang sebelumnya sudah digunakan. “SK Parsial itu dibuat setelah kegiatan dana DID sudah terlaksana,”bebernya.
Dirinya juga merasa dijadikan salah satu kambing hitam dari perbuatan Indah Putri Indiyani yang menjabat Wakil Bupati Lutra saat itu. Ia bahkan mengaku mengetahui semua permainan yang dilakukan oleh Indah berikut bukti-buktinya.

Tidak hanya itu, dirinya juga menyaksikan sendiri permintaan mahar sebagai jaminan memenangkan kontraktor senilai Rp800 juta yang dikirimkan oleh kurir. Dalam perjalanan kasus ini, RY mengatakan telah banyak konspirasi dan kongkalikong. Mulai dari ditersangkakannya Agung dan Sariming, serta suap-menyuap agar Indah tak diseret dalam kasus ini.

“Makanya saya harap dalam pengadilan ini hakim harusnya menghadirkan saya, apalagi memang saya juga pernah diperiksa dan saya menandatangani BAP,” ujarnya.

Dalam kasus ini, ada beberapa hal yang seharusnya dilihat. Pertama, terkait fakta persidangan dimana ada RKA yang disusun sendiri dan ditanda tangani sendiri oleh Wakil Bupati saat itu. Padahal, secara administratif seharusnya ditandatangani bupati atau sekda.

Namun berdasarkan hal tersebut, RKA itu malah dikirim ke Kementerian Keuangan. Parahnya, setelah diverifikasi dan ditolak oleh kementerian keuangan, realisasi di lapangan RKA palsu itu tetap digunakan. “Disini jagonya itu ibu Indah, duit cair sehingga memang kasus ini kompleks dan peran Indah memang sangat besar. Makanya saya sangat ingin bersaksi,” paparnya.

Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Abd Muthalib mengatakan, saat ini JPU akan dilihat sejauh mana ia menindaklanjuti perintah majelis hakim. Apalagi sejak awal Indah Putri Indriani merupakan saksi yang diperiksa penyidik Polda Sulsel. Artinya dia (Indah) saksi yang ada dalam BAP.

Dalam persidangan memang berdasarkan pasal 159 KUHAP, hakim berhak memanggil saksi untuk dihadirkan ke persidangan. Siapapun itu, entah dia warga biasa maupun pejabat termasuk kepala daerah sekalipun harus hadir jika dipanggil.

Jika jasak kemudian tidak menghadirkan kepala daerah dengan alasan harus mendapatkan persetujuan dari menteri atau presiden, menurut Muthalib hanya dalih semata. Dalam UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagian materi pasal 36 UU tersebut ayat (1), (2) dan (3) bertentangan dengan konstitusi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Maka maksud dari dictum dari pasal tersebut tidak berlaku lagi, kecuali kepala daerah atau anggota DPR dianggendakan untuk ditangkap atau ditahan. “Jadi jaksa jangan pura-pura tidak tahu, sebab pasal tersebut sudah dicabut oleh MK,”terangnya. (dir/awy)

No Responses

Leave a Reply