Sidang DID Lutra, Ada Upaya Menutupi Peran Indah

Sidang DID Lutra,  Ada Upaya Menutupi Peran Indah
Indah Putri Indriyani

Berdasarkan kesaksian dan fakta baru dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU), Nasran diminta menghadirkan saksi Bupati Luwu Utara (Lutra) Indah Putri Indriani. Hanya saja, dalam gelaran sidang yang dilakukan Senin malam lalu, seperti yang diprediksi sang bupati lagi-lagi tidak dihadirkan.

Alasannya, JPU menganggap Indah belum cukup penting untuk dihadirkan meskipun namanya ada dalam fakta pengusulan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Menurut Nasran, kasus ini belum masuk ke ranah pembuktian RKA seperti keterangan saksi pada sidang 20 Februari lalu, karena kasus ini masih akan digali lagi dengan dalih bahwa kasus ini bergulir.

“Kami belum menganggap penting untuk dia (Indah) dihadirkan, tapi kasus ini bergulir, kami masih akan menggali unsur-unsurnya lagi lebih dalam,” katanya.

Namun, menariknya RKA yang ditandatangani Indah Putri Indriani dianggapnya merupakan masuk pada ranah pidana, sehingga besar kemungkinan kasus ini hanya fokus pada mark up. “Oh iya kalau itu nanti akan kita lihat pidananya,” ujarnya.

Dari pantuan Radar Makassar saat persidangan, kasus ini makin memperkuat hal tersebut, dimana hakim Anshar dan JPU sama sekali enggan menyebut nama Bupati Lutra dan segala hal yang berkaitan dengan aktor yang melakukan konspirasi besar dalam rangka pencairan dana Dana Insentif Daerah (DID) Lutra yang salah secara administratif.

Terlihat hakim dan JPU lebih mengejar dan menggali kesaksian tiga anggota LPSE perihal acuan dan dasar hukum penunjukan para rekanan. Bahkan, sang justice collaborator Ronni Yasin digiring dengan pertanyaan seputar tujuan keberangkatannya ke Jakarta bersama A Sariming selaku PA dalam proyek pengadaan dengan empat item kegiatan tersebut.

Usai sidang, Ronny mengaku sangat kecewa dalam sidang kali ini. Pasalnya, keterangan yang digali hanya seputar bagaimana mark up proyek ini terjadi, sementara asal usul sebenarnya kasus ini tak diungkap.
“Beberapa kali saya hanya ditanyai perihal keberangkatan saya ke Jakarta, ditanya apakah saya yang mengajak Andi Sariming atau A sariming melihat calon distributor di Jakarta. Inikan memang sengaja mau memotong motong kesaksian saya,” kata Ronny.

Sementara kuasa hukum A Sariming, Jaya mengklarifikasi dan membantah keterangan Ronny perihal pertemuan di Jakarta. Sebab dia menganggap pertemuan tersebut terjadi karena diatur oleh Ronni.
Terpisah, Kepala Badan Pekerja Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Abd. Muthalib berang mendengar hal tersebut. Ia menilai, kasus DID Lutra ini sangat kontras adanya upaya dari pihak kejaksaan untuk menutupi fakta sebenarnya dalam kasus ini.

Olehnya itu, pihaknya berkeras dan meminta agar Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi Sulselbar bersikap dengan memeriksa anggotanya.

“Saya mendesak agar Aswas Kejati segera memeriksa JPU Nasran, apalagi memang kelihatan dari sikapnya yang seolah mencoba menutupi fakta sebenarnya. Apalagi memang dia tidak mengupayakan agar si bupati cantik hadir, dia coba menutupi kebenaran kasus ini,” kata Muthalib.

Menurutnya, Jaksa Nasran dengan segala upayanya membingkai kasus ini, jelas mesti diketahui apa motifnya menyembunyikan fakta kasus. Terlebih dalam fakta sebelumnya, Indah memang punya peran merancang dan membuat RKA.

Selain itu, jika memang benar hakim mencari kebenaran, maka seharusnya menunjukkan ketegasan dan meminta kepada JPU agar menghadirkan BUpati Lutra. “Agar benar-benar fakta terbuka, biarkan saling konfrontir dengan dua terdakwa,” pungkasnya. (dir)

No Responses

Leave a Reply