Perusahaan ‘Rantasa’ Menjamur di Sulsel

Perusahaan ‘Rantasa’ Menjamur di Sulsel
Ilustrasi

Peraih peringkat merah dalam program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (Proper) 2015-2016, didominasi oleh perusahaan yang abai dalam pengelolaan limbah.

Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Andi Hasbi Nur, menjelaskan bahwa banyak perusahaan besar di Sulsel peraih peringkat merah karena tidak memiliki izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). “Memang untuk pengolahan limbah ini ketat perizinannya. Tapi memang kebanyakan yang melanggar ini tidak punya niat untuk mengurusnya,” ujar Hasbi saat dihubungi Radar Makassar, kemarin.

Berdasarkan data DPLH Sulsel, tercatat 38 perusahaan dan rumah sakit yang masuk kategori merah. Di antaranya yakni PT Comextra Majora, PT CS2 Pola Sehat, PT Eastern Pearl Flour Mills, PT Perkebunan Nusantara XIV atau Pabrik Kelapa Sawit Luwu, PT Maruki Internasional Indonesia, PT Panca Usaha Palopo Plywood Luwu, Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Awal Bros, Rumah Sakit Stella Maris, Rumah Sakit Grestelina dan sejumlah perusahaan serta rumah sakit lainnya.

Kata Hasbi, karena Poper adalah program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), maka pihaknya menunggu kebijakan dari KHLK. Hasbi juga mengaku sudah menyurat ke KLHK untuk melimpahkan pelaksanaan tindak lanjutnya oleh dinas provinsi.

“Bila itu mendapat persetujuan, maka langkah yang akan ditempuh adalah akan mengkomunikasikannya dengan pelaku usaha dan akan memberi sanksi administrasi,” terangnya.

Sanksi administrasi itu dapat berupa paksaan pemerintah untuk memiliki icenerator atau tindakan paksa yang lebih tinggi, dalam hal ini pencabutan izin operasi.

Dia menjelaskan bahwa perusahaan tersebut mengelola limbah dengan cara yang tidak sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan. Misalnya dengan membakar langsung sampah B3 atau malah tidak mengolah limbah sama sekali dan dibiarkan di tempat terbuka. Termasuk untuk rumah sakit, masih banyak ditemui yang tidak mempunyai tempat pembuangan khusus untuk limbah B3.

Menurutnya, beberapa daerah memang keterbatasan dalam memberikan izin pengelolaan limbah karena tidak memiliki Peraturan Daerah yang terkait dengan hal tersebut. Namun, dia mengatakan pihaknya siap membantu perusahaan yang terkendala agar diberikan rekomendasi ke pemerintah daerah.

“Saya khawatir kalau ini dibiarkan, bisa-bisa ada kampanye negatif dari negara lain. Apa lagi ini sudah masuk MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Padahal produk kita bagus. Banyak juga rumah sakit dan hotel yang bagus-bagus,” pungkasnya.

Selain persoalan limbah, dia menjelaskan bahwa ada empat perihal lain yang bisa menjadi ganjalan perusahan-perusahaan peraih peringkat merah. Keempat penilaian tersebut ialah pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, kelengkapan dokumen dan penanggulangan kerusakan lingkungan khusus bagi kegiatan pertambangan.

Sementara PT Bogatama Marinusa (Bomar) melalui CEO-nya, T Chan Dharma berkilah dan menganggap perusahaan yang dipimpinnya sama sekali tak masuk kategori merah seperti tudingan banyak pihak selama ini. Ia mengklaim segala hal yang berkaitan dengan limbah telah dikelola baik oleh PT Bomar sendiri maupun dari pengelola Kawasan Industri Makassar (KIMA).

Menurutnya hal ini adalah kesalah pahaman dimana beberapa waktu lalu pihaknya sudah melakukan klarifikasi pada dinas dinas terkait. “Orang kami sudah berhubungan minggu lalu, kami saat ini dilengkapi IPAL kok,”katanya.

Hal ini turut dibenarkan oleh pengelola KIMA, Abdul Muis. Menurutnya, setiap tahun perusahaan di KIMA akan dipantau oleh KLHK dan BLHD. Hanya saja, sepengetahuannya kode yang diberikan adalah kode hijau.
Ia mengklaim selama ini pengolahan baik limbah cair maupun limbah sisa industri di KIMA sudah dikelola dengan baik sesuai prosedur. “Sepengetahuan kami, seluruh perusahaan di KIMA termasuk PT Bomar itu dapat kode hijau, tahun kemarin BLHD provinsi juga beri kode sama,” katanya. (m1-dir/awy)

No Responses

Leave a Reply