Pembangunan Halte BRT Potensi Korupsi

Pembangunan Halte BRT Potensi Korupsi

Sejak tahun 2013 sampai 2017 sudah ada 110 halte yang di bangun oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel dari 200 halte yang di rencanakan. Namun, pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) belum maksimal dan masih banyak halte yang tidak difungsikan, bahkan lokasinya tidak tepat.

Hal ini mendapat sorotan serius dari anggota DPRD Sulsel saat melakukan rapat perencanaan pembangunan halte tahun 2017 yang dipimpin langsung ketua Komisi D DPRD Sulsel, Darmawangsyah Muin.

Anggota DPRD Sulsel Andi Sugiarti Mangun Karim mengatakan, sebelum menyetujui rencana pembangunan halte baru tahun ini, dirinya menyarankan kepada pimpinan rapat untuk terlebih dahulu melakukan evaluasi dan tinjauan. Sebab menurutnya, sejauh ini banyak sekali keluhan terkait progres pengoperasian BRT dan penggunaan halte Mamminasata.

“Ini perlu di evaluasi terlebih dahulu, meninjau langsung di lapangan, jangan sampai tidak berfungsi dengan baik, padahal ini uang rakyat kita gunakan. Jadi sebelum pembangunan harus ada perencanaan yang matang,” katanya, kemarin.

Senada, anggota Komisi D lainnya Syamsuddin Carlos menyatakan, sesuai dengan hasil pengamatannya di lapangan, dirinya mendapat satu unit halte di Kabupaten Takalar yang jauh dari keramaian. Maka dari itu harus dilakukan peninjauan ke lapangan.

“Disini ada perencanaan yang tidak tepat, karena ada halte di yang tidak ada keramaian, seperti sekolah, pasar dan perkantoran, tapi dibangun di situ. Ini membuktikan penempatan yang tidak tepat, saya pernah baca poin kementerian bahwa pembangunan (halte) yang tidak tepat namanya korupsi,” ucapnya.

Menurutnya, dari kejadian ini membuktikan tidak adanya koordinasi yang baik antar SKPD yang bersangkutan.
“Ditambah lagi nanti kalau ada pelebaran jalan pasti dibongkar, jadi yang rugi uang rakyat lagi. Cerita mati itu. Katanya jangka panjang, tapi kalau perlu kita pending dulu anggarannya, jangan sia- siakan uang rakyat,” jelasnya.

Legislator lainnya, Selle KS Dalle menambahkan bahwa hal ini perlu dikawal secara bersama dan meminta penjelasan kenapa ada halte dibangun yang tidak ada BRT lewat, seperti di Jalan Untia. “Kami berharap pembangunan lebih efektif, harus maksimal karena ada sudah dibangun tapi belum difungsikan, bahkan ada yang sudah mau hancur,” kata Selle.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Ilyas Iskandar mengklaim bahwa penempatan halte dikaji langsung oleh tim ahli. Maka dari itu pihaknya akan meninjau kembali sesuai laporan yang diterima.
“Kita ini dilematis juga, kadang ada yang protes masalah penempatan, baik perkantoran maupun rumah, ditambah lagi luas tanah juga menjadi kendala sehingga perlu koordinasi, karena kita tahun ini usulkan 50 unit BRT namun yang di setujui hanya 30 unit,” tandasnya. (kas/awy)

No Responses

Leave a Reply