Soal Ruko GMTD, Danny : Kau yang Bongkar atau Saya Bongkar

Soal Ruko GMTD, Danny : Kau yang Bongkar atau Saya Bongkar

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto yang dipercaya Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo untuk menyelesaikan polemik pembangunan rumah toko (ruko) milik PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang dibangun menyalahi aturan mengatakan, pihaknya sudal lakukan penyegelan dan sudah siap untuk tahap penggusuran.

“Saya sudah segel (ruko GMTD) bahkan sudah (ada) perintah untuk membongkar, tapi saya masih komunikasikan dulu (dengan pihak terkait),” ujar Danny kepada Radar Makassar, kemarin.

Belakangan Danny mengetahui bahwa ada perjanjian antara PT GMTD dan Pemprov Sulsel, dimana Pemprov Sulsel “memberikan” 3,5 hektar tanah untuk PT GMTD. Diketahui, pembangunan 37 ruko di areal peruntukan parkir Stadion Barombong juga tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota Makassar.

“Ini persoalan tanah, tidak dikasih izin (IMB) karena peruntukannya. Yang jelas tidak ada izinnya sama sekali,” tegas Danny.

Hal tersebut diketahui Danny langsung dari jajaran direksi PT GMTD secara lisan. Namun, Danny tetap memberi ultimatum pada PT GMTD untuk membongkar puluhan ruko yang jelas-jelas melanggar tersebut.
“Saya sudah sampaikan pada mereka, kau (GMTD) yang bongkar atau saya yang bongkar. Kalau melanggar ya bongkar,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan pemerintahan asal Universitas Hasanuddin Makassar, Hasrat Arief Saleh mengatakan, soal bangunan ruko GMTD di atas lahan peruntukan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos), ketegasan seharusnya dilakukan pemerintah kota. “Kalau wali kota sudah punya keinginan menidaki, saya kira itu sudah keputusan tepat,” ujarnya.

Ia menilai, GMTD sebagai sebuah perusahaan pengembang terbilang sudah sangat nakal, sehingga teguran tidak perlu lagi diberikan. Dalam kasus ini, GMTD tidak seharusnya membangun ruko meskipun kemudian ada izin. Tapi pada kenyataannya, GMTD berani membangun tanpa pemberitahuan dan tanpa IMB.

“Jadi saya kira sudah jelas konsekuensinya selain pembongkaran bangunan, bisa saja wali kota juga mencabut saja izin perusahaannya,” kata Hasrat.

Pada dasarnya pemerintah adalah penguasa yang diberikan kewenangan mengurusi air, tanah dan segala isinya yang masuk dalam wilayah NKRI, sehingga jika melihat kelakuan GMTD, jangankan melakukan tindakan pembongkaran, izin perusahaannya saja bisa dicabut. “Silakan wali kota mengusulkan pencabutan izin perusahaannya sekalian, apalagi memang GMTD ini sudah berkali-kali mencoba melawan pemerintah,” cetusnya.

Sementara Marketing Communication PT. GMTD, Hasrul lagi-lagi tidak memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. (zan-dir-tri/awy)

No Responses

Leave a Reply