PT Conch Kepala Batu

PT Conch Kepala Batu

Manajemen PT.Conch yang mendesak Pemerintah Kabupaten Barru untuk menerbitkan perizinan dengan alasan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah berkunjung ke perusahaan milik Tiongkok ini. Hal ini dikatakan juru bicara PT Conch, Jane. “BKPM Provinsi sudah berkunjung ke sini dan sudah memberikan dukungan untuk berinvestasi di Barru,” ujar Jane.

Menurut Jane, pasca kunjungan BKPM ke PT.Conch seharusnya pemerintah setempat secara hukum sudah harus mengeluarkan perizinan. Lagipula, kata Jane, pihaknya sudah membebaskan banyak lahan warga sekaligus mendukung keberadaan PT.Conch di Barru.

Menanggapi sikap kepala batu PT Conch itu, anggota DPRD Kabupaten Barru Andi Haeruddin menegaskan bahwa PT.Conch itu sampai detik ini belum mengantongi izin kecuali izin berinvestasi dari pusat. Dirinya juga pernah mempertanyakan hal tersebut ke BKPM di Makasar.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, PT. Conch banyak pelanggaran, dimana menurut RT/RW lahan yang ditempati perusahaan China ini hanya boleh untuk perkantoran atau gudang saja. “Ini tetap kami permasalahkan, bahkan dalam waktu dekat pihak terkait akan kami turunkan,” kata Haeruddin.

Amin Kadir, Salah seorang tokoh masyarakat Tanete yang juga mantan anggota DPRD menegaskan, PT Conch bandel. Dirinya tidak habis pikir mengapa PT Conch sangat ngotot beroperasi.”Jangan-jangan pemerintah sebelumnya memang ada kongkalikong sama aseng asing ini,” Amin.

Untuk itu, dirinya meminta kepada anggota DPRD Barru agar tegas menyikapi ini untuk menghindari anggapannegatif dari masyarakat.

Diberitakan, Semen PT Conch ternyata menyalahi sejumlah aturan. Sejumlah izin dan administrasi yang wajib dikantongi sebuah perusahaan, ternyata belum dimiliki oleh pabrik semen asal China ini.
Pertama, PT Conch belum mendapat pengakuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulsel.

Kepala Kesbangpol, Asmanto Baso Lewa mengakui hal itu. Kata Asmanto, PT Conch belum memasukkan laporan administrasi terkait jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan di pabrik tersebut.
“Belum ada masuk di Kesbang. Terkait tenaga kerja asing, harus punya prosedur, jika ilegal tentu kita akan tindak lanjuti dengan imigrasi,” kata Asmanto.

Apalagi, kata Asmanto, masyarakat langsung yang melaporkan jika PT Conch mempekerjakan orang asing. Asmanto menilai pembangunan ini akan berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat sekitar.

“Saya kira memang perlu kehati-hatian dinas tenaga kerja untuk melakukan pengawasan izin-izin terhadap TKA. Kalau sudah sejauh ini sangat mengganggu, apalagi kalau sudah sampai ada orang asing yang melakukan perdagangan. Ini terganggu karena bisa saja kualitasnya diragukan,” jelasnya.

Kedua, PT Conch belum memiliki izin investasi dari Dinas Penanaman Modal Daerah (PMD) setempat (Kabupaten Barru) maupun provinsi Sulsel. Hal ini dikatakan Kepala Dinas PMD Provinsi Sulsel, Muh Yamin. “Belum, mereka belum ada izinnya harusnya izin dari pusat dulu. Kami sudah agendakan rapat bersama PT Conch sebanyak dua kali tapi tidak pernah hadir,” ucap Muh Yamin.

Ketiga, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) daerah Sulsel belum mengetahui kepastian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dimiliki PT Conch. Namun, laporan dari Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Barru mengatakan PT Conch tak pernah mengantongi izin Amdal meskipun, SK kelayakan penertiban Amdal sudah terbit. Padahal, secara hukum, izin IMB harus disertai dengan Amdal secara bersamaan.

“SK kelayakan memang sudah terbit. Tapi hanya SK-nya saja. Tinggal izinnya yang dikelolah oleh dinas pelayanan satu pintu dan tenaga kerja,” Kata PLH Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Barru, Taufik Mustafa dikonfirmasi Radar Makassar.

Padahal, kata Taufik, PT Conch sudah disegel oleh pemerintah daerah beberapa waktu lalu. Namun, penyegelan ini diacuhkan oleh PT Conch. Bahkan, PT Conch masih beroperasi hingga detik ini.”Ini juga jadi pertanyaan. Sudah disegel tapi masih beroperasi,” ungkapnya. (map-m1/awy)

No Responses

Leave a Reply