Ratusan Honorer Pemprov Terancam

Ratusan Honorer Pemprov Terancam
Ilustrasi

Nasib ribuan honorer kategori II (K2) yang sebelumnya akan diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bertahap mulai tahun 2016-2019 terancam batal ditunda oleh karena berbagai alasan karena anggaran atau karena hal lainnya.

Jika belum bergelar S1, maka tidak akan diangkat menjadi CPNS walaupun sudah masuk Kategori II (K2) honorer. Hal ini menjadi momok menakutkan bagi para pegawai yang berstatus K2. Mereka yang puluhan tahun mengabdi untuk negara terancam tidak bisa ikut CPNS jika UU No. 5 tahun 2014 ini direvisi.

Pemerintah tidak menjamin honorer K2 semuanya bakal terangkat jadi Pegawai Negeri Sipil.
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Mebpsn TB), bahwa Pemerintah butuh waktu untuk melakukan kajian sebelum membahas revisi UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulsel, Ashari F Radjamilo mencatat ada 22.393 ribu masyarakat Sulsel yang bekerja dengan status K2. Dari data ini, masih ada lima daerah yang belum memasukkan daftar pegawai K2-nya yang tersebar di 24 kabupaten/kota.

“Ada lima yang belum masuk. Enrekang, Tana Toraja, Bulukumba, Jeneponto, Gowa. Jumlah totalnya 22.393 ribu jiwa,” kata Ashari di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Namun, untuk pegawai k2 di ruang lingkup Sulsel ada 851 jiwa. S2 ada 1 orang, S1 187 orang, D3 24 orang, D2 5 orang, D1 5 orang, SMA 525 orang, SMP 73 orang, dan SD 31 orang. Ashari menjelaskan, jika pemerintah tetap menetapkan aturan K2 harus S1, maka ada 663 orang di lingkup pemprov yang terancam tak bisa ikut CPNS. Belum lagi yang ada di kabupaten/kota. “Kalau harus S1, berarti hanya seratusan lebih yang bisa ikut tes,” ujarnya.

Terkait nasib ke 663 honorer K2, Ashari mengatakan masih menunggu laporan dari menpan. “Kita masih tunggu petunjuk dari sana,” ucap Ashari.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Arwin Azis menambahkan, rencana pengangkatan honorer K-2 menjadi CPNS tentu telah melalui perhitungan yang panjang dari berbagai hal, termasuk anggarannya.

Pemerintah Provinsi Sulsel tentu akan segera menyesuaikan apabila kebijakan ini terealisasi termasuk anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang pasti bertambah untuk menggaji CPNS yang baru. “Anggaran daerah tidak akan terganggu apabila honorer K-2 di angkat menjadi CPNS karena semua hak CPNS ditanggung pemerintah pusat,” jelasnya. (m1/awy)

No Responses

Leave a Reply