Gugatan Bur-Nojeng Potensi Berlanjut

Gugatan Bur-Nojeng Potensi Berlanjut

Menggelar sidang lanjutan sengketa pilkada Kabupaten Takalar dengan agenda mendengar jawaban termohon, Tim kuasa hukum pasangan nomor urut satu Burhanuddin Baharuddin-M Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng), Syamsuardi mengaku tetap optimis dengan sejumlah jawaban termohon dari pihak tergugat yang disampaikan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Timur, Rabu (22/3).

Dirinya didampingi Yusril Izha Mahendra mengatakan, jawaban termohon tidak sepenuhnya bisa mementahkan gugatan timnya. Sebab, hasil croscek yang disebutnya belum kuat untuk bisa dikatakan mematahkan surat resmi Dukcapil Takalar ke KPU yang dimilikinya.

Ia menilai, perihal sejumlah bukti yang sebelumnya telah diajukan kemungkinan akan menjadi pertimbangan mendasar oleh majelis hakim, sehingga besar harapan dan optimisme pihaknya untuk dapat melanjutkan ke sidang pembuktian.

“Saya pikir masalah syarat formil dapat menjadi pertimbangan majelis. Jadi kami masih sangat optimis hakim akan melanjutkan sidang ke agenda pembuktian,” ujarnya saat dihubungi Radar Makassar.

Ketua Tim Manajemen Bur-Nojeng, Fachruddin Rangga menambahkan, masih terlalu dini untuk menyimpulkan gugatannya berpotensi tidak diterima. Sebab, sangat sederhana cara berpikir seseorang jika kemudian berdasarkan hasil croscek saja dapat mematahkan bukti terkait pemilih siluman yang tidak melalui tahapan validasi dan pemutahiran data serta data base.

“Kami punya bukti yang kuat, lagian kalau logikanya seperti itu, orang awam saja pasti akan tersenyum membaca kata mematahkan,” kata Rangga sapaan akrabnya.

Sebelumnya, Syamsuardi menuntut agar dilakukan pemilihan ulang di 116 tempat pemungutan suara karena adanya pemilih siluman atau pemilih ganda sebanyak 5.486 orang yang ditetapkan di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dianggap bukan warga Kabupaten Takalar. “Tuntutannya kita itu harus Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena harus adil yah, jadi kita tuntut itu PSU di 116 TPS yang bermasalah di setiap kecamatan,” tegasnya.

Ia pun berharap agar pemilih yang tidak sah karena bukan warga Kabupaten Takalar, dibersihkan jika nantinya dilakukan pemungutan suara ulang. Pihak penyelenggara harus melakukan totalitas terkait DPT. “Kita kan berharap yang memilih pemimpin Takalar itu, orang Takalar sendiri, bukan orang luar,” harapnya. (dir/awy)

No Responses

Leave a Reply