Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Tidak Merata

Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Tidak Merata
Ilustrasi

Pembangunan harus merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Sulsel. Namun, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi disuatu daerah dirasa tidak cukup bila hanya dinikmati segelintir masyarakat alias tidak merata.

Di Sulsel, pertumbuhan ekonomi Sulsel melejit tinggi dari nasional. Hal ini memang terbilang cukup menggembirakan di saat kondisi ekonomi nasional yang sedang lesu. Tapi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, Sulsel jauh lebih baik. Berada di posisi ke tiga setelah Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hanya saja hal itu ditanggapi berbeda oleh Pengamat kebijakan asal universitas Bosowa 45 Arief Wicaksono. Menurutnya, sebuah kesalahan jika menganggap pertumbuhan ekonomi adalah indikator kesejahteraan.
Menurut Arief, secara teoritik, pertumbuhan ekonomi Sulsel selalu dikatakan berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pertumbuhan ekonomi, bukanlah satu-satunya indikator kemajuan yang harus diperhatikan.

Selain angka pertumbuhan, ada gini ratio sebagai satu indikator penting untuk mengukur kesenjangan dan equality. Sehingga, meskipun pertumbuhan ekonomi Sulsel sebesar 8,05, namun hal itu bisa jadi di-drive oleh level konsumsi masyarakat, bahkan penguasaan kekayaan oleh oligarki lokal.

Pada saat yang sama, koesifien gini Sulsel adalah 0,43. Artinya, meskipun pertumbuhan tinggi, tapi kesenjangan atau ketidaksetaraan juga tinggi. “Jadi, tidak ada gunanya juga itu,” kata Arief di Makassar, kemarin.

Menurutnya, pemerataan ekonomi memang perlu diupayakan. Selain itu, solusinya yakni memperbaiki visi pembangunan daerah. “Apa yang perlu jadi prioritas, pertumbuhan atau pemerataan? “tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman mengatakan, jumlah penduduk Sulsel lebih banyak dibanding Sulteng dan NTB. Kemudian, Sulsel masih memiliki masalah pada kesenjangan dan ketimpangan.

Gini Rasio memang mengalami penurunan tapi angkanya masih pada 0,4 persen. Begitu juga dengan pengangguran. Pengangguran di Indonesia terus meningkat menurut data Badan Pusat Statistik. Tahun 2016, peningkatan pengangguran terbuka di Sulsel meningkat sebesar 4 persen. “Saya yakin kita akan turunkan angka gini ratio di Sulsel tahun 2018 mendatang jadi 0,38 persen,” katanya.

Jufri mengatakan, soal pengangguran yang terus meningkat merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh Sulsel. “Tantangan pengangguran, tantangan kemiskinan, tantangan kesenjangan dan ketimpangan yang sekarang ini baru dalam proses kita siapkan,” ujarnya.

Untuk mengantisipasinya, sesuai instruksi dari Presiden RI, kata Jufri, akan diterapkannya ekonomi Pancasila yang berbasis pemerataan dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pertumbuhan ekonomi tinggi akan sia-sia bila tidak dinikmati seluruh rakyat.”Intinya adalah ekonomi yang berkeadilan,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD I Golkar Sulsel, Nurdin Halid (NH) memuji kinerja pemerintahan di Provinsi Sulsel saat ini yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga melampaui angka pertumbuhan secara nasional. “Kinerja pemerintah provinsi saat ini luar biasa baiknya. Pertumbuhan ekonomi Sulsel di atas nasional, tapi sayangnya belum merata. Itu yang harus dibenahi,” kata NH.

Menurut NH, demokrasi di Indonesia sekarang ini sudah kebablasan dan sangat liberal. Olehnya itu, diperlukan kearifan dalam berkompetisi mencari pemimpin. Berbahaya, kata NH, jika terlalu berambisi akrena bisa jadi tidak memandang nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat setempat. “Makanya kita coba bangun komitmen bersama untuk berkompetisi secara sehat. Saya tidak ingin saya yang bertarung, tapi rakyat kecil jadi korban. Saya tidak mau itu terjadi,”tuturnya. (m1-opa/awy)

No Responses

Leave a Reply