Soal CPI, Polda Jangan Ganggu KPK

Soal CPI, Polda Jangan Ganggu KPK

Pasca dikabarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian proses penyelidikan dalam kasus mega proyek Centre Point Of Indonesia (CPI) di Makassar, pihak Polda Sulsel sepertinya mengekor dan melakukan hal yang sama.

Hanya saja, menurut beberapa pihak kepolisian seolah kehilangan citra. Sebab jika memang hendak melakukan penyidikan, harusnya hal tersebut dilakukannya sebelum KPK.

Wakil Kepala Badan Pekerja Anti Corruption Committe (ACC) Kadir Wokanubun mengatakan, KPK yang tengah bekerja patutnya jangan lagi diganggu. Sebab dalam kasus ini sejak awal tak direspon oleh kepolisian dan kejaksaan. Sehingga wajar jika KPK bertindak.

Menurutnya, dalam kasus ini sejumlah bukti yang telah dilaporkan Kopel dan KMAK sudah santer terdengar di media. Namun ibarat kebakaran jenggot, kepolisian justru bergerak kala KPK bertindak.

“Saat inikan kasus CPI sementara ditangani KPK, kita percayakan sama KPK. Polisi sebaiknya men-support kerja KPK, apalagi sebelumnya kepolisian tidak pernah bergerak saat kasus ini santer dikabarkan di media,” kata Kadir kepada Radar Makassar, kemarin.

Ketua Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK-Sulsel) Bastian Sihobing mengatakan, dalam kasus ini kepolisian sebaiknya memberi ruang pada KPK. Terlebih kasus ini punya beberapa unsur yang menyangkut orang penting di Sulsel.

Ia menilai, bergeraknya KPK sejauh ini disebabkan karena tidak adanya upaya berarti dari penegak hukum di Sulsel. Sehingga wajar ketika KPK menindaklanjuti. Apalagi pihaknya sudah beberapa kali melaporkan bukti baru yang didapatkan, dimana bukti tersebut kaitannya dengan temuan adanya kontrak dengan PT Yasmin Bumi Asri yang ditandatangani Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

Dalam proyek ini, ia menyebut telah terjadi beberapa pelanggaran, dimana uang negara baik dari APBD dan APBN yan gdigunakan sama sekali tidak menampakkan upaya untuk kemaslahatan masyarakat. Menurut Bastian, sangat mengherankan karena di kawasan tersebut berkontrak dengan swasta sementara beberapa fasilitas seperti jembatan dan jalan dibangun dengan uang negara. “Berdasarkan hal ini tentu kami menduga ada tindakan mall administrasi. Unsur korupsinya adalah memperkaya diri sendiri dan orang lain dan terakhir adanya unsur kerugian negara,” ujarnya.

Pihaknya juga telah mengingatkan pemerintah, namun tetap ngotot. Bahkan, dana PIP Rp500 miliar untuk kemaslahatan masyarakat Sulsel malah digunakan Rp23 miliar untuk CPI.

“Tidak hanya pemprov yang harus bertanggung jawab, sebab Dewan atau Komisi yang menyetujui proyek ini juga patutnya bertanggung jawab. Kok sudah tahu disana tidak ada kepentingan kemaslahatan masyarakat, dewan malah menyetujui,” tandasnya.

Penanggung jawab proyek CPI, Soeprapto Budi Santoso menilai perkara hukum CPI telah selesai. Saat ini pihaknya lagi fokus untuk pengerjaan seluas 157 hektar. “Tidak ada masalah lagi. Perampungan bangunan fisik akan dilakukan setelah seluruh proyek penimbunan lahan telah rampung,” katanya.

Untuk pengerjaan, reklamasi dilanjutkan karena Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar telah menolak gugatan Walhi terkait proyek reklamasi itu.

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, saat dimintai keterangan terkait verifikasi yang dilakukan KPK pada kasus reklamasi CPI mengatakan, kemungkinan KPK datang melakukan monitoring, evaluasi (monev) dan dalam rangka verifikasi. “Dalam beberapa hal dan monev itu bisa dilakukan kapan saja. Dan kalau ada verifikasi itu wajar saja. Monev kan sudah dilakukan empat kali di sini,” kata Syahrul.

Sementara pengamat hukum Pidana Universitas Bosowa Makassar, Marwan Mas mengatakan, ada pelanggaran besar dalam proyek reklamasi di CPI, sebab lebih banyak menguntungkan investor dari pada pemerintah daerah. “Tentunya banyak pelanggaran. Ini akan menjadi masalah besar bila tetap diteruskan karena melabrak aturan. KPK diminta segara turun tangan melakukan penyelidikan terkait pelanggaran itu,” tegasnya. (dir-m1-opa/awy)

No Responses

Leave a Reply