Soal Rencana Pembubaran HTI, Ini Kata Fahri Hamzah

Soal Rencana Pembubaran HTI, Ini Kata Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR-RI, Fahri Hamzah

MAKASSAR – Rencana pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap terindikasi kuat sebagai organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan secara terbuka ke publik pada awal pekan lalu (Senin, 8/5/2017), hingga saat ini masih menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat. Banyak yang mendukung, tapi tak sedikit pula yang menganggap hal tersebut adalah keputusan sepihak dan tidak sesuai dengan prosedur dan metode hukum yang ada. 

Wakil Ketua DPR-RI, Fahri Hamzah bahkan menilai, keputusan pemerintah mengajukan pembubaran HTI merupakan sebuah langka kekanak-kanakan dan tidak sesuai dengan prosedur dalam metode hukum yang berlaku. 
“Pemerintah tidak usah mau sok tegas, karena ada tekanan-tekanan di belakang layar yang kita tidak tahu siapa yang menekan. Karena ini tidak pernah ada prosedur hukumnya. Orang tidak pernah diajak ngomong, tidak pernah ada peringatan dan sebagainya, tiba-tiba bilang bubarkan ini. Kalau seperti itu, nanti semua bisa dibubarkan. Itu tidak sesuai prosedur dan kekanak-kanakan,” kata Fahri, saat ditemui usai melaksanakan Shalat Jumat di Mesjid Kompleks Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (12/5/2017).  
Menurut Fahri, pemerintah harus memiliki kemampuan berfikir yang luas, lebar dan mendalam. Sehingga tidak memunculkan kesan bahwa pemerintah itu perang melawan rakyatnya, perang melawan kelompok-kelompok, ormas dan apapun namanya. 
“Ngobrol dulu. Kalau tidak punya kapasitas ngobrol, jangan sepihak. Tetap harus bicara, bertemu dan berkomunikasi. Ada prosedur dan metodenya dalam hukum. Pemerintah tidak boleh sepihak dan memaksakan kehendak. Yang boleh dilakukan itu adalah menindak kriminalitas. Kalau tidak ada kriminalitas, tidak usah. Lebih baik bicara saja dulu, dan selesaikan baik-baik. Kan belum tentu pemerintah memahami Hizbut Tahrir,” ujarnya. 
Ditanya soal langkah yang akan dilakukan terkait rencana pembubaran HTI, Fahri mengatakan, pihaknya akan mendiskusikan hal tersebut dengan pemerintah. 
“Nanti kita akan mendiskusikan dengan pemerintah, bagaimana caranya menghadapi ormas yang begitu banyak dan kebebasan yang berkembang. Tidak perlu takut dengan kebebasan. 19 tahun lalu, kita secara kolektif sudah memutuskan untuk memilih demokrasi dan menolak totaliterianisme, dan konsekuensinya adalah rakyatnya bebas. Kita harus punya jiwa yang besar dan lapang, supaya kita bisa berhadapan dengan dinamika masyarakat kita yang semakin merdeka. Kebebasan masyarakat adalah gizi bagi demokrasi kita,” ucapnya. 
Fahri juga menyampaikan harapannya kepada segenap masyarakat Sulsel untuk bisa terus menjaga keberagaman dan kebhinekaan dalam kehidupan sehari-hari, guna menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. 
“Setelah melihat kondisi keberagaman dan kehidupan masyarakat Sulsel yang saling menjaga dan mengayomi, saya berharap Sulsel bisa menjadi pioner dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Orang di Jakarta tidak boleh lagi meragukan kemampuan daerah dalam menjaga keberagaman dan kebhinekaan, karena itu sudah terbukti,” tuturnya. (opa)

No Responses

Leave a Reply