​Jika Terbukti Melanggar, Bangunan di Bantaran Jeneberang Akan Bongkar

​Jika Terbukti Melanggar, Bangunan di Bantaran Jeneberang Akan Bongkar

MAKASSAR – Sejumlah bangunan atau aktivitas yang dilakukan di sepanjang bantaran (sempadan) Sungai Jeneberang, yang meliputi wilayah Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar diduga tidak memiliki izin atau Illegal. Menyikapi hal tersebut, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (PSDA CKTR) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akan turun ke lapangan untuk melakukan identifikasi lapangan terkait hal tersebut. 

Kepala Dinas PSDA CKTR Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengatakan, sejak tahun lalu pihaknya sudah menandatangani Nota kesepahaman (MoU) dengan pihak pemerintah Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar serta perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR) untuk melakukan pengaman Sungai Jeneberang, guna memaksimalkan kondisi dan debit air di sungai tersebut.

“Kami sudah ada SK Gubernur, dan semua sudah siap untuk turun melakukan pengamanan Bantaran Sungai Jeneberang. Terlebih kalau memang ada laporan atau keluhan dari masyarakat, terkait adanya bangunan atau aktivitas yang diduga melanggar aturan di kawasan yang masuk sempadan sungai, tentu kita akan turun melakukan identifikasi lapangan. Kita akan melihat dan mengecek apakah itu ada dan sesuai dengan izinya atau tidak. kalau nantinya ditemukan atau terbukti melanggar, pasti kita akan bongkar,” kata Andi Darmawan, Jumat (19/5/2017).

Sejauh ini, kata dia, pihaknya masih dalam tahap pengumpulan bahan terkait dengan bagaimana sistem atau teknis pelaksanaan pengamanan yang akan dilakukan di lapangan. 

“Sekarang, kita lagi pengumpulan bahan terkait dengan bagaimana sistem pelaksanaannya, dan nanti akan ada konsolidasi internal terkait dengan hal itu. Kita akan koordinasikan ini dengan pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang (BBWSPJ). Yang pasti, Kita akan turun ke lapangan untuk menyesuaikan kondisi di lapangan dengan aturan yang ada,” ujarnya. 

Andi Darmawan menjelaskan, tentunya dalam proses pembangunan di sekitar wilayah sempadan sungai, para pengembang atau masyarakat harus terlebih dahulu melakukan atau mengajukan izin terkait aktivitas yang dilakukannya di wilayah tersebut. 

“Sempadan sungai itu jaraknya tergantung, ada yang 50 meter dan ada yang 100 meter. Tergantung jenis sungainya. Kalau untuk sungai besar, bisa sampai 100 meter. Tentunya dalam proses pembangunan, pengembang harus melakukan atau mengajukan izin terkait dengan pembangunan di kawasan itu. Nanti kita akan cek apakah bangunan-bangunan atau aktivitas yang dilakukan disekitar itu itu akan ada izinnya atau tidak. Kalau tidak ada, tentunya akan ada tindak lanjut dari pelanggaran itu,” paparnya.

Meskipun begitu, ia juga mengakui jika di beberapa wilayah ada sempadan yang mengecil, karena faktor di lapangan yang tidak memungkinkan untuk diberikan sempadan. Untuk hal seperti itu, pihaknya akan menyesuaikan pengamanannya sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang dilakukan di Sungai. 

“Kita akan sesuaikan dengan kondisi di lapangan, karena ada beberapa sungai dan kali yang ada di perkotaan itu memang sempadannya tidak ada sama sekali atau nol. Kalau yang seperti itu, penanganannya kita hanya bisa perkuat pinggiran sungainya dengan membangun tanggul dan sejenisnya,” ungkapnya. 

Sebelumnya, Anggota DPRD Sulsel, Rahmansyah, yang juga sebagai Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang, menyoroti banyaknya aktivitas (pertambangan bahan galian C) dan bangunan yang semakin menjamur di sekitar wilayah sempadan dan DAS Sungai Jeneberang. 

“Kalau dia masuk ke area sungai, maka harusnya ada izin prinsip dari PSDA. Kemudian kalau masuk kawasan hutan, maka harus ada izin dari Dinas Kehutanan. Bahkan kalau berbicara soal luasan, itu juga harus ada izin dari Kementerian,” kata Rahmansyah. 

Munculnya permasalahan ini, kata dia, bukan berarti karena Pemkab tidak bisa menegur. Namun menurutnya, ada beberapa hal penting yang harus dibicarakan serius dengan Pemprov. 

“Ini bukan berarti Pemkab tidak bisa menegur, tapi inilah yang seharusnya membuat Pemprov mengajak Pemkab untuk duduk bersama, dan membahas permasalahan ini secara serius. Saya faham masalah ini, karena kebetulan saya sebagai Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang yang di-SK-kan oleh gubernur sesuai Undang-undang,” ujarnya. (m1-kas/opa)

No Responses

Leave a Reply