BPK Mulai Serahkan LHP LKPD, Pengelolaan Aset Masih jadi Catatan 

BPK Mulai Serahkan LHP LKPD, Pengelolaan Aset Masih jadi Catatan 

MAKASSAR – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Untuk tahap pertama, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulsel menyerahkan LHP kepada dua kabupaten, yakni Pinrang dan Maros. Penyerahan LHP tersebut dilakukan di ruang pertemuan BPK RI, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa (23/5/2017).

Dua kabupaten tersebut berhasil meraih predikat tertinggi, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan prestasi tersebut, sejauh ini Kabupaten Maros sudah empat kali meraih opini WTP. Sementara untuk Pinrang, menjadi yang kelima kalinya.

Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Endang Tuti Kardiani mengatakan, bobroknya pengelolaan aset yang sudah menjadi masalah selama bertahun-tahun, hingga saat ini masih menjadi catatan atau masalah krusial yang harus dibenahi pemerintah daerah dalam LHP-nya.

“Secara umum persoalannya di aset yang belum tertib,” kata Endang.

Selain masalah aset, lanjutnya, persoalan persediaan barang dan kesalahan penganggaran juga menjadi catatan penting yang harus diperhatikan pemerintah daerah.

Khusus untuk penertiban aset, Bupati Maros, Hatta Rahman mengaku punya solusi tersendiri. Ia mengatakn, pihaknya menekankan kepada Badan Pengelola Keuangan Kabupaten untuk tidak mencairkan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelum asetnya ditertibkan.

“Jadi tahun lalu, kita fokus sebelum pencairan anggaran, harus melewati bagian aset terlebih dahulu. Alhamdulillah sampai November, semua data aset sudah terekam masuk dalam sistem,” ungkapnya.

Sementara, Bupati Pinrang, Andi Aslam Patonangi mengatakan, opini WTP yang diraih Pemkab Pinrang lima tahun berturut-turut sejak 2012 lalu, menjadi motivasi bagi dirinya dan seluruh jajaran untuk berbuat lebih baik ke depan. Terutama dalam pengelolaan anggaran yang semakin transparan dan akuntabel.

“Untuk semakin memperbaiki tata kelola pemerintahan, Kabupaten Pinrang tahun ini akan mulai menetapkan e-Planning dan e-Budgeting,” ujarnya.

Pekan depan, rencananya BPK kembali akan menyerahkan LHP kepada 12 pemerintah daerah, termasuk kepada Pemerintah Provinsi Sulsel.

Khusus untuk penyerahan LHP kabupaten/kota, akan dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPK Sulsel. Sementara untuk LHP Pemprov Sulsel, akan diserahkan BPK dalam sebuah Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sulsel. 

Sekadar diketahui, LKPD yang diperiksa oleh BPK meliputi Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran. LHP ini diserahkan secara bertahap ke kabupaten/kota, tergantung waktu penyerahan LKPD ke BPK RI. (m1/opa)

No Responses

Leave a Reply