Fasum-Fasos Raib, Dewan : Kesalahan Pemerintah Sebelumnya

Fasum-Fasos Raib, Dewan : Kesalahan Pemerintah Sebelumnya
Ilustrasi

MAKASSAR – Ketua Pansus Fasum-Fasos DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir mengungkapkan, kesalahan terbesar yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya adalah tidak terinventarisirnya aset dengan baik, bahkan banyak alas hak aset yang sengaja dihilangkan.

“Seolah-olah fasum-fasos yang belakangan sudah dikuasai oleh pengusaha atau orang per orang tidak tercatat sebagai bagian dari aset milik pemerintah, karena bukti kepemilikannya sengaja dihilangkan,”terang Wakil Ketua Komisi A itu di gedung DPRD Makassar, kemarin.

Menurut Wahab, perubahan yang mencolok pada pemerintahan sekarang adalah Makassar di bawah kepemimpinan Moh Ramdhan “Danny” Pomanto tidak lagi kompromi pada pengusaha yang ingin menguasai fasum-fasos yang diperuntukkan untuk kepentingan publik.

Wahab menyebut, ada sejumlah oknum yang bermain dan turut andil dalam hilangnya fasum-fasos di Makassar. Mereka, kata Wahab, berasal dari oknum aparat pemerintah dan ikut diamini oleh anggota dewan.

“Kita tidak mau Makassar mundur lagi, kita tidak mau fasum-fasos dikuasai oleh pihak-pihak tertentu sehingga peruntukkannya beralih untuk kepentingan orang per orang,”tegasnya.

Anggota Pansus, Mesyakh Raimon Rantepadang menambahkan, ada itikad baik pemerintahan sekarang untuk mengembalikan fasum-fasos yang sudah terlanjur dikuasai oleh pihak lain. Hal tersebut dapat dibuktikan dari upaya pemerintah bersama dengan Pansus di DPRD melibatkan pihak kejaksaan untuk mengusut dan malakukan penyelidikan terhadap hilangnya sejumlah aset milik pemerintah.”Kita apresiasi karena pemerintah sekarang ada upaya untuk menjaga aset dan berupaya agar aset yang diserobot itu kembali ke tangan pemerintah,”terangnya.

Selain itu, Ketua Fraksi PDI-P itu mengatakan, pemerintah telah berhasil menginventarisir aset dari sebelumnya tercatat hanya Rp8 triliun naik menjadi Rp26 triliun dalam kurun waktu tiga tahun.”Ini baru terjadi di era pemerintahan yang ada sekarang,”katanya.

Terpisah, Tim Pengejar Fasum-Fasos Kejari terus melakukan pendalaman. Kepala Kejari Makassar, Dicky Rahmat Rahardjo mengakui kasus fasum-fasos ini adalah peninggalan (pemerintahan) lama, sehingga masih butuh waktu pendalaman dan klarifikasi data oleh tim bentukan yang dibuat.

Dari data yang diserahkan Pansus DPRD, ada sekira 460 an lebih fasum-fasos dengan taksasi mencapai Rp1 triliun lebih. Sehingga timnya butuh waktu.

Untuk prioritas, saat ini pihaknya akan melakukan tahapan klarifikasi dari data aset yang diserahkan pansus, kemudian masuk ke tahap klasifikasi atau pemilahan fasum-fasos mana saja yang punya taksasi besar yang dikuasai pengembang.

“Kami akan melakukan tahap klarifikasi data dahulu dan klasifikasi untuk menentukan yang mana prioritas, meskipun memang ada data yang telah dikumpulkan oleh dewan,” kata Dicky di Makassar, kemarin.

Soal pengembang yang menolak menyerahkan fasum-fasos, Dicky menegaskan akan memproses secara hukum. Namun dirinya mengimbau agar para pengembang bisa secara sadar dan sukarela menyerahkan.

“Kita inginkan pengembang menyerahkan secara sukarela, apalagi yang namanya aset pemerintah tentu sudah kewajiban kami menyelamatkannya. DPRD dan wali kota sendiri saat bertemu kemarin dan sudah meminta ini, makanya sudah tugas kami menyelamatkan hak negara,”pungkasnya. (rah-dir/awy)

No Responses

Leave a Reply