Kejar Fasum-Fasos, Kejaksaan Diminta Segera Bertindak

Kejar Fasum-Fasos, Kejaksaan Diminta Segera Bertindak
Ilustrasi

Pasca penyerahan lebih dari 454 kasus aset berupa fasum-fasos milik Pemerintah Kota Makassar yang bermasalah kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, Pansus Fasum-Fasos DPRD Makassar berharap seluruh pengembang nakal yang bermasalah dapat diusut.

Hal itu dikatakan Ketua Pansus Fasum-Fasos DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir di gedung DPRD Makassar, kemarin.

Menurut dia, dari sekian banyak pengembang yang berinvestasi di Makassar, bisa dihitung jari yang menyerahkan fasum-fasos mereka kepada pemerintah.

Bahkan, banyak pengembang yang menyerobot fasum-fasos lalu digunakan untuk membangun di atas aset milik pemerintah. Diantaranya pengembang yang tergolong nakal yakni Perumnas, IMB Group, Asindo dan sejumlah pengembang besar lainnya.

“Meskipun sudah ada fasum mereka yang sudah diserahkan, namun dibanding seluruh wilayah pembangunannya masih banyak yang belum diserahkan. Masalah inilah yang akan ikut diusut oleh tim nantinya,”terangnya.

Pansus, kata dia, tinggal menunggu pihak Kejari Makassar menjadwalkan dibentuknya Tim Pemburu Aset yang nantinya akan beranggotakan pihak DPRD, dalam hal ini Pansus Fasum-Fasos, Pemerintah Kota Makassar, BPN dan Kejari Makassar.

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan, Fasruddin Rusli mencontohkan salah satu kenakalan IMB Group sebagai pengembang adalah melakukan komersialisasi lahan yang diperuntukkan untuk fasos berupa
mushallah yang ada di Kompleks Anging Mammiri.”Pihak IMB menambah bangunan komersialisasi yang awalnya lahan tersebut diperuntukan untuk fasos bagi warga kompleks. Hal ini banyak dilakukan pengembang,”kata Fasruddin.

Ketua REI Sulsel, Arief Mone mengatakan, terkait sertifikat di BPN menurutnya tidak ada masalah. Sisa dibuat teknis penyerahan (fasum-fasos) yang memudahkan dari pengembang ke pemkot karena seritifikatnya sudah ada di BPN.”Kita sudah koordinasikan dengan semua pihak termasuk Pansus. Jadi kita lagi atur dengan semua pihak untuk teknis penyerahan secara kolektif, semoga secepatnya bisa selesai,”ujarnya.

Menurut Arief, yang menjadi kendala yakni mekanisme penyerahan. Menurutnya ini harus disederhanakan namun tidak melanggar hukum. Selama ini, kata Arief, sudah banyak anggota yang menyurat akan penyerahan fasum-fasos sampai ekspose dua kali. Hanya saja tidak dilakukan berita acara karena sertifikat yang akan diserahkan ke pemkot mesti dibuatkan akte pelepasan dan biaya termasuk pajak yang menurutnya dibebankan ke pengembang.

Selain itu, tim pemkot juga meminta sertifikat fasum. Padahal menurutnya, sertifikat fasum setelah tahun 2009 itu ada di BPN. Hal teknis lainnya yang jadi kendala adalah beberapa pengembang sudah tutup. Arief mengatakan, pada prinsipnya REI sudah meminta ke Pansus untuk bersama-sama mengatur teknis penyerahan yang terbaik.

Asisten Bidang Intelejen Kejaksaan Tinggi (Kejati) H Ma’rang mengatakan, ada dua alternatif yang akan dilakukan pihak kejaksaan, dimana setelah identifikasi pihaknya akan membawanya ke ranah pidana untuk kemudian menunggu keputusan hasil sidang, atau kemungkinan kedua yakni pengembang diminta untuk mengembalikan secara suka rela sehingga sanksi pidananya tidak diteruskan.

“Yah walaupun temuan, tapi kalau misalnya dia mau mengembalikan secara suka rela yah kami tidak perlu meneruskan pidananya, hanya saja syaratnya setelah dikembalikan Pemkot harus mencatat hal tersebut,”ujarnya.

Selain itu, pihaknya akan memanggil satu per satu pengembang nakal untuk kemudian membuka site plant. “Jika ada yang mengelak, identifikasi jaksa akan diteruskan ke pengadilan sebagai sebuah tindak pidana,”tandasnya.
Jika dari site plant terbukti ada pengambil alihan, maka pengembang diminta untuk mengembalikan secara suka rela. “Kalau tidak mau, kita lanjutkan penuntutan,”pungkasnya.(rah-tri-dir/awy)

No Responses

Leave a Reply