Korupsi Pembangunan RS Enrekang, Akan Ada Tersangka Baru

Korupsi Pembangunan RS Enrekang, Akan Ada Tersangka Baru
Ilustrasi

Setelah menetapkan tiga orang tersangka kasus korupsi pembangunan RS Pratama Belajen di Kabupaten Enrekang, Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel, terus melakukan pemberkasan untuk melimpahkan berkas tahap pertama ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel.“Saat ini, kami masih melakukan pemberkasan untuk melimpahkan berkas tahap pertama untuk ketiga tersangka, ” kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel, AKBP Leonardo di Makassar, kemarin.

Saat ditanya soal penambahan tersangka dugaan korupsi yang menggunakan anggaran tahun 2015 sebesar Rp4,7 miliar tersebut, dirinya tidak menampik dan mengaku tersangka bisa saja bertambah.

“Penetapan tersangka baru kemungkinan ada. Tapi saat ini, kita masih melakukan pemberkasan. Jika nantinya kami menemukan kemungkinan untuk menetapkan tersangka baru, pasti kita lakukan,”ucapnya.

Saat ini, pihaknya telah menyeret tiga orang tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, Marwan Ahmad Ganoko, bertindak selaku KPA/PPK pada proyek itu.Kemudian Direktur PT Haka Utama, Andi M Kilat Karaka sebagai pelaksana pada proyek itu dan Kuasa Direksi PT Haka Utama, Sandy Dwi Nugraha yang juga sebagai pelaksana.

Leonardo menjelaskan, dugaan korupsi itu terjadi berawal pada 2015 lalu Dinas Kesehatan Enrekang melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah sakit pratama di daerah setempat.Pagu anggaran sebesar Rp 4.738.000.000 yang bersumber dari yang APBD (DAK) Tahun 2015. Proyek tersebut dimenangkan oleh PT Haka Utama sesuai Kontrak Nomor : 15 / KONTRAK / PENG.RS Pratama/DKE/XI/2015 tanggal 9 November 2015 dengan nilai Kontrak sebesar Rp4.566.800.000.

Pekerjaan pembangunan RS Pratama yang dituangkan dalam Akte Notaris Fatmi Nuryanti, SH dengan Nomor: 08 tanggal 09 November 2015. Ada pemberian fee sekitar Rp 80.000.000 dari Sandy kepada Andi M sebagai tanda terima kasih pinjam pakai perusahaan.

Namun dalam pekerjaannya, Sandy melakukan penggantian personel inti serta peralatan yang ditawarkan sebelumnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan PPK, PPTK maupun Konsultan Pengawas.Sementara dalam pelaksanaan pekerjaan, ada beberapa alat yang tidak digunakan sesuai analisa penggunaan alat. Seperti Whell Loader, Dump Truck dan Stamper. Namun alat tersebut tetap dibayarkan.

“Pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan sehingga mendapat penambahan waktu pekerjaan selama 56 hari kalender dan mendapat denda keterlabatan sebesar Rp 255.740.800, ” terangnya.

Leo merinci, dari hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel, diperoleh hasil Perhitungan Kerugian Negara sebesar Rp1.077.878.252,65. (dir)

No Responses

Leave a Reply