Temuan BPK Belum Diselesaikan Pemprov

Temuan BPK Belum Diselesaikan Pemprov
Ilustrasi

Sejauh ini, Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menyelesaikan lebih dari 69 persen dari sebanyak 1.268 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulsel. Hal tersebut diungkapkan Kepala Inspektorat Provinsi Sulsel, Yusuf Sommeng, Rabu (26/7).

Namun, Yusuf menjelaskan bahwa jumlah temuan tersebut bukanlah temuan dari LKPD dalam satu tahun anggaran, melainkan akumulasi dari temuan sejak tahun 2004 hingga 2016.

“Itu temuan bukan dalam satu tahun, tapi itu sejak tahun 2004 sampai 2016. Sekarang sudah mencapai 69 persen lebih. sisanya itu tinggal 30 persenan lagi. Dan itu tidak ada batas waktunya. Kita akan berupaya secara maksimal, karena itu barang lama, dari 2004. Kalau 2013, 2014, 2015, itu tidak ada lagi, karena kita sudah selesaikan. Ini barang lama. Itu yang mau kita tindak lanjuti, dan tidak ada istilah berhenti untuk menindak lanjuti itu,” kata Yusuf.

Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang selaku ketua tim tindak lanjut mengatakan, mengingat waktu yang diberikan hanya dua bulan (60 hari), tidak semua dari temuan tersebut bisa diselesaikan untuk ditindak lanjuti.
“Akhir Juli kami akan laporkan ke BPK RI Perwakilan Sulsel terkait tindak lanjut semua temuan BPK, karena memang waktunya 2 bulan. Memang tidak semuanya selesai, tapi temuan soal aset memang belum selesai ditindaklanjuti,” kata Agus.

Agus menuturkan, berdasarkan LHP BPK RI, khusus untuk LKPD tahun anggaran 2016, BPK merekomendasikan 72 temuan atau setara dengan Rp3,67 miliar yang harus ditindaklanjuti Pemprov Sulsel.

“Kita sementara menindaklanjuti semua temuan itu. Namun ada beberapa yang tindak lanjutnya tidak sampai selesai, karena persoalan waktu. Tapi, semuanya kami laporkan ke BPK, baik tindak lanjut yang selesai maupun yang masih belum selesai,” ujarnya.

Agus mengungkapkan, temuan BPK atas LKPD Pemprov Sulsel tahun anggaran 2016 tidak sebanyak temuan LKPD tahun anggaran 2015. Selain itu, sejak menerima LHP BPK pada akhir Mei 2017, Pemprov pun langsung membentuk tim penyelesaian LHP, yang salah satu tugas utamanya menindaklanjuti temuan pengelolaan keuangan dan penataan aset daerah. Pemprov Sulsel diberikan waktu selama 60 hari atau hingga 31 Juli untuk menindaklanjuti semua temuan tersebut.”Setiap tahun persoalan aset selalu menjadi temuan BPK tapi ini hanya masalah administrasi saja,”katanya.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Irwan Patawari mengaku telah berulang kali mengingatkan pihak pemprov dan OPD terkait untuk menindak lanjuti rekomendasi BPK.”Kami berulang kali mengingatkan dan mereka bilang sudah ditindak lanjuti, kalaupun nantinya BPK sudah menerima namun dianggap belum maksimal, kami akan panggil lagi khususnya terkait aset,”kata Irwan.

Untuk itu, Komisi C meminta agar pemprov mengurus lebih cepat terlebih sudah masuk batas waktu yang telah ditentukan. “Harus dipercepat dan nanti kami akan panggil lagi,”pungkasnya.

Praktisi hukum dan pemerintahan, Bastian Lubis turut angkat bicara. Menurutnya, aset memang seharusnya jadi perhatian serius BPK serta anggota DPRD. Mengingat aset adalah salah satu indikator Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi pemerintah provinsi.

Ia menilai, sejauh ini yang perlu diperhatikan dan dikhawatirkan adalah kejelasan aset, dimana pemanfaatan dan pengelolaannya sudah benar atau tidak dan apakah tidak dimanfaatkan oknum-oknum pemerintah.
Bastian mengatakan, BPK tentu saja wajib mengatensi, memberikan waktu tambahan atau justru dijadikan catatan.”Kitakan hendak melihat bagaimana kerja BPK, jangan sampai malah hal-hal seperti ini justru dimaklumi, padahal ini merupakan salah satu indikator,”ujarnya.(opa-dir-kas/awy)

No Responses

Leave a Reply