​Danny Segera Sanksi Pengusaha ‘Bandel’

​Danny Segera Sanksi Pengusaha ‘Bandel’

MAKASSAR – Dalam waktu dekat, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto akan melakukan pertemuan dengan pengusaha-pengusaha ‘bandel’, untuk memutuskan tindakan tegas apa yang akan diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar terhadap sejumlah hotel dan rumah makan yang ditengarai tidak memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). 

“Kita sangat serius dalam menangani masalah pencemaran lingkungan. Saya tidak pernah langsung bertemu dengan mereka, jadi agak patotoai ki. Mereka pikir saya main-main. Saya tidak main-main soal pencemaran lingkungan,” tegas Danny, Selasa (8/8). 
Danny juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, terkait waktu pemanggilan para pemilik usaha-usaha ‘bandel’ tersebut. 
Sebelumnya, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan DLH Kota Makassar, Johanna, usai bertemu dengan Wali Kota Makassar Danny Pomanto pada Senin (7/8) kemarin, mengaku telah menjelaskan secara singkat mengenai kronologis dari pengawasan yang sudah pihaknya dilakukan selama ini, hingga akhirnya pengusaha-pengusaha ‘bandel’ tersebut, khususnya RM Runtono dinilai perlu diperhadapkan langsung dengan wali kota. 
Pasalnya, kata Johanna, DLH Kota Makassar sudah membina sejumlah tempat usaha ‘bandel’ tersebut sejak tahun 2015. Namun hingga saat ini, pihaknya menilai tidak ada keseriusan dari pengusaha yang bersangkutan untuk memperbaiki pengelolaan limbah dari tempat usahanya.
“RM Runtono bahkan tidak memiliki IPAL, dan tidak berinisiatif. Ada yang berinisiatif tapi setengah-setengah, karena hingga saat ini tak miliki IPLC,” kata Johanna.
Khusus untuk RM Runtono, Johanna mengatakan, hingga saat ini pihaknya nahkan belum pernah sekalipun bertemu dengan pemilik dari tempat usaha tersebut meskipun telah beberapa kali didatangi. 
“Beberapa kali kita datangi, tapi kita hanya diterima oleh Bagian Pemasarannya. Bahkan, beberapa kali DLH Kota Makassar dihadapkan dengan pengacara dari pemilik RM Runtono. Jadinya pembicaraan selama ini tidak nyambung, karena mereka tidak memiliki bagian lingkungan. Sehingga tidak ada penyelesaian,” ungkapnya. 
Untuk diketahui, menurut data yang dimiliki DLH Kota Makassar, ada 8 tempat usaha  hotel dan rumah makan) yang telah dikenai sanksi administrasi, dan kini diawasi secara intens karena limbahnya ditengarai tak dikelola sebagaimana mestinya sebelum disalurkan (dibuang) ke lingkungan.
Tempat usaha tersebut diantaranya Hotel Grand Asia di Jalan Boulevard, Hotel Colonial di Jalan Metro Tanjung Bunga, Hotel M Regency di Jalan Daeng Tompo, Rumah Makan Runtono di Jalan Gn. Bawakaraeng, RM Angkasa Nikmat atau Ulu Juku di Jalan Abdulrahman Basalamah dan RM Bambuden I di Jalan Gn. Latimojong.
Sejumlah tempat usaha tersebut ditengarai melanggar Permen LH Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Usaha dan UU nomor 32 Tahun 2009 tentang Izin Lingkungan. (zan/opa)

No Responses

Leave a Reply