​Soal Pembongkaran Baruga Sangiaseri, Sekprov Bilang Harusnya Ditender Sebelum Dibongkar

​Soal Pembongkaran Baruga Sangiaseri, Sekprov Bilang Harusnya Ditender Sebelum Dibongkar

MAKASSAR – Kejanggalan terhadap pembongkaran Baruga Sangiaseri yang berlokasi di Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) semakin terkuak. Selain ditengarai menyalahi aturan karena dilakukan tanpa proses tender atau lelang, ternyata pembongkaran yang dilakukan sejak dua minggu terakhir ini juga tidak diketahui oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Latif. 

“Kapan dibongkarnya, Kok tidak ada laporan ke saya?” kata Abdul Latief, Selasa (8/8).
Latief juga mengaku heran setelah mengetahui pembongkaran Baruga Sangiaseri dilakukan tanpa melalui proses tender. Karena seharusnya, kata dia, sebelum pembongkaran dilakukan proses tender.
“Wah, nanti saya cek semua di Biro Aset. Saya saja tidak tahu kalau Baruga sudah dibongkar. Harusnya tender itu dilakukan sebelum itu (Baruga Sangiaseri) dibongkar. Itu agar yang bongkar sendiri pihak ketiga. Nanti dibongkar terus tidak ada yang mau lelang, bagaimana? Tapi ya saya mau cek dulu itu di Biro Aset,” ujarnya.
Sama halnya dengan yang disampaikan Sekprov, Kepala Inspektorat Provinsi Sulsel, Yusuf Sommeng juga mengatakan bahwa jika proses tender baru akan dilakukan setelah pembongkaran, maka pekerjaan tersebut pada akhirnya bisa saja dinilai bermasalah. 
“Yang kita takutkan juga, nantinya dibongkar duluan seperti ini tapi tidak ada yang beli. Tapi ya saya tanya dulu di Biro Aset, karena saya belum dapat info soal pembongkaran ini,” ujarnya. 
Sebelumnya, Kepala Bagian Penatausahaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Biro Aset Setda Provinsi Sulsel, Adnan Nawawi mengatakan, dalam pembongkaran Baruga Sangiaseri, proses tender baru akan dilakukan setelah pembongkaran selesai. 
“Yang mau dilelang adalah hasil bongkaran. Sementara pembongkaran kami kebut karena mau dipakai untuk 17 Agustus. Kita target sebelum 17 Agustus sudah jadi taman. Kita genjot karena waktu. Hasil bongkaran nantinya akan dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bagian Keuangan. Barang yang akan dilelang berupa alat yang masih utuh dan layak, berupa kayu dan hiasannya. Pelelangan harus melalui persetujuan penjualan oleh Gubernur, dan hasil lelang nantinya akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Biro Aset,” kata Adnan.
Adnan juga mengatakan, tak perlu persetujuan DPRD Sulsel untuk melakukan pembongkaran Baruga Sangiaseri, dan cukup hanya dengan persetujuan Gubernur. 
Persetujuan dari DPRD, kata Adnan, baru akan dibutuhkan jika suatu aset di pindah tangankan.
“Pembongkarannya cukup persetujuan Gubernur. Dananya kan sudah tersedia dalam APBD. Awalnya, dewan sudah menyetujui anggarannya untuk dibangun kembali penggantinya menjadi ruang terbuka hijau. Jadi tidak perlu persetujuan dewan. Kecuali kalau ini aset mau dipindahtangankan,” ujarnya.
Ditanya perihal anggaran pembongkaran Baruga Sangiaseri, Adnan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan ranah Dinas Tata Ruang (PKP2)
“Saya no komen soal anggaran, itu wilayahnya PKP2,” ucapnya. 
Sementara, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKP2) Provinsi Sulsel, Andi Bakti Haruni yang dikonfirmasi mengenai hal tersebut menegaskan bahwa pembongkaran Baruga Sangiaseri sepenuhnya merupakan tanggung jawab Biro Aset Setda Provinsi Sulsel.
Andi Bakti bahkan ikut mempertanyakan mengenai pembongkaran bangunan tersebut, termasuk soal anggaran pembongkaran yang menurut Kepala Bagian Penatausahaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Biro Aset Setda Provinsi Sulsel Adnan Nawawi merupakan ranah dari Dinas Tata Ruang (PKP2).  
“Itu sepenuhnya tugas dan kewenangan Biro Aset, termasuk yang kelola pembongkarannya. Terus siapa yang membongkar? Saya tidak tahu siapa yang membongkar. Termasuk soal anggarannya. karena yang jelas, yang menangkan tender itu yang bongkar,” kata Andi Bakti.
Bakti mengatakan, Dinas PKP2 hanya menangani pembangunan dan perencanaan setelah dibongkar. 
“Kalau saya (Dinas PKP2) hanya tangani anggaran pembangunannya. Setelah dibongkar, saya yang tata ulang sesuai perencanaan yang dibuat. Tidak ada anggaran pembongkaran Baruga Sangiaseri. Itulah yang jadi keuntungan pembongkar. Yang ada, justru itu dilelang pembongkarannya. Sehingga yang memenangkan lelang yang membongkar. Karena hasil bongkarannya memiliki nilai ekonomis,” jelasnya
Sekadar diketahui, pembongkaran Baruga Sangiaseri dinilai janggal karena dilakukan tanpa melalui proses tender. Padahal, dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dikatakan bahwa setiap ada aset yang mau dihapus dalam buku neraca harus melalui pembongkaran. Sebelum pembongkaran, terlebih dahulu proses tender juga harus dilakukan. (pop/opa) 

No Responses

Leave a Reply