Yugo Enggan Sebut Jentang Dalam Eksepsinya

Yugo Enggan Sebut Jentang Dalam Eksepsinya

RADAR MAKASSAR – Melayangkan Eksepsi alias keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Asisten I Kota Makassar Siang tadi dianggap Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bawakaraeng A’bulosibatang Sipakainga Mamminasata Indonesia (BASMI) Andi Amin Halim Tamatappi, dalam salinan eksepsi terpidana korupsi Buloa Muhammad Sabri, menyembunyikan peran Jentang selaku otak dari perkara ini.

“Terkait Buloa, penasehat hukum terdakwa sangat jelas kuat diduga menyembunyikan peran Jentang selaku otak intelektual dalam perkara ini,” tegas Amin Rabu, (9/8/2017)

Amin yang juga pelapor perkara Buloa mengatakan bahwa apa yang disampaikan kuasa hukum terdakwa dalam salinan eksepsinya itu tidak sinkron dengan apa yang telah didakwakan oleh Jaksa.

“Dalam salinan eksepsinya penasehat hukum Sabri, hanya mempermasalahkan lahan sementara faktanya adalah laut yang ditimbun oleh saudara Soedirjo Aliman alias Jeng Tang Bin Liem Eng Tek selaku owner dari PT Jujur Jaya Sakti,” terangnya.

Untuk membuktikan kejelasan fakta keterlibatan Jentang dalam perkara Buloa kata Amin itu bisa dilihat dengan kehadiran Ulil Amri sebagai saksi dalam perkara dimana semua orang tahu ulil amri adalah penasihat hukum Jentang.

“Untuk membuktikan keterlibatan Jentang dalam permasalah ini, itu dapat dilihat dengan kehadiran Ulil Amri sebagai saksi,” pungkasnya.

Dalam perkara Buloa pula beber Amin dimana sekitar 14 hektare laut ditimbun berdasarkan surat garapan (P2) yang kemudian ditingkatkan menjadi sebuah sertifikat.

“Pertanyaannya kemudian apa pertimbangan jaksa tidak dalami keterlibatan camat dan lurah saat itu dimana dengan produknya tersebut akhirnya laut bisa ditingkatkan statusnya menjadi hak milik padahal jelas itu adalah laut ,” tutup Amin.

Sebelumnya Direktur Riset dan Data Anti Corrupsion Commitee (ACC) Sulawesi Wiwin Suwandi menyebut kejaksaan yang malu malu membeberkan keterlibatan Jentang dalam perkara korupsi Buloa.

“Dalam tuntutannya JPU “malu malu” menyebut Jen Tang sebagai pemilik lahan negara di Buloa dalam perkara a quo,” ujarnya.

Sementara itu, dalam salinan eksepsi Sabri, secara gamblang menyebut tuntutan jaksa bersifat spekulatif, asumtif berdasarkan angka kira kira sebagaimana dalam dakwaan tentang jumlah kerugian dengan frasa kata.

“Dalam aturan undang undang nomor 1 butir 22 kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai,” terang kuasa hukum Sabri, Yusuf Gunco.

“Untuk itu, kami meminta ketua/majelis hakim, untuk menerima keberatan kami dari tim penasihat hukum Sabri, menyatakan dakwaan JPU tidak dapat diterima, menyatakan nama Sabri di coret dalam register perkara di Pengadilan Negeri, memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan serta membebankan biaya perkara kepada negara,” tutupnya. (dir/fly)

No Responses

Leave a Reply