​Usulan Anggaran Pengamanan Pilkada Bakal Dirasionalisasi 

​Usulan Anggaran Pengamanan Pilkada Bakal Dirasionalisasi 

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menerima proposal usulan anggaran pengamanan Pilkada serentak 2018 mendatang yang diajukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel. JUmlah yang diusulkan dalam proposal tersebut, yaitu sebesar Rp108 miliar. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulsel, Arwin Azis, Kamis (10/8/17)

Namun, Arwin mengatakan, jumlah tersebut baru sebatas usulan, dan masih akan direview untuk kemudian dilakukan rasionalisasi terhadap beberapa item usulan dalam proposal tersebut.  
“Dari Polda Sudah mengajukan proposal Rp108 miliar untuk biaya pengamanan Pilkada serentak. Itu baru usulan yang sementara ini sudah kita terima. Semua usulan untuk dana pelaksanaan Pilkada serentak 2018, termasuk biaya pengamanan itu prosesnya sama, akan direview. Tentunya banyak hal yang akan kita konfirmasi ulang kepada pihak Polda, terkait tentang alokasi-alokasi yang ada dalam proposal tersebut,” kata Arwin. 
Menurut Arwin, ada beberapa item dalam proposal tersebut yang kemungkinan besar akan dirasionalisasi. Diantaranya usulan dana atau biaya kontijensi (anggaran untuk keadaan darurat) yang besarannya sebesar kurang lebih Rp7 miliar. 
“Itu (dana kontijensi) kalau memang bisa itu jangan ditempatkan di Polda. Tapi ditempatkan di Pemprov. Karena dalam hal ini, memang kita ada siapkan alokasi yang namanya dana tak terduga. Kalau dibutukan baru bisa keluar. Dan itu memang dibenarkan dalam aturan. Justru salah kalau kita tempatkan ke Polda. Karena kalau kita tempatkan di Polda, kembalinya agak repot. Kan ini kalau ada keadaan darurat. Kalau tidak ada bagaimana? Itu akan repot kembalinya,” ujarnya. 
Selain dana kontijensi, lanjut Arwin, dana pengamanan kampanye juga kemungkinan akan dirasionalisasi, dan disesuaikan dengan PKPU dan Permenkeu.  
“Mungkin yang jumlah harinya berlebih, kita juga akan rasionalisasikan itu. Mungkin jumlah hari untuk pengamanan kampanye yang  di dalam proposal itu 104 hari, kita bisa kurangi sesuai dengan masa kampanyenya. Kalau untuk masalah personil, kita tidak mau masuk ke sana. Karena itu sepenuhnya kita serahkan ke Polda sesuai dengan prosedure tetap yang ada di Polda. Tapi tentunya kita akan sesuaikan semua dengan standar biaya yang diatur dalam PKPU maupun Pemenkeu,” ungkapnya.  
Meski begitu, Arwin menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan pengamanan Pilkada serentak yang diajukan Polda Sulsel. 

(Berita lengkapnya, baca di Harian Radar Makassar edisi 11 Agustus 2017)

No Responses

Leave a Reply