Pilkada 2018, Pemilih Diprediksi Bertambah 380 Ribu Jiwa 

Pilkada 2018, Pemilih Diprediksi Bertambah 380 Ribu Jiwa 

MAKASSAR – Jumlah pemilih di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada pemilihan gubernur ataupun Pilkada 2018 mendatang, diperkirakan akan mengalami penambahan jumlah yang signifikan dari Pilkada sebelumnya. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pencacatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdukcapil PPKB) Provinsi Sulsel, Lutfie Nasir, kemarin. 

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), kata Lutfie, pemilih pemula di Provinsi Sulsel pada 2018 mendatang diperkirakan akan bertambah sebanyak 380 ribu jiwa.  

“Jumlah pemilih kita untuk sementara ini sama dengan estimasi KPU, yaitu 6,8 juta jiwa. Semua itu yang wajib KTP 2017. Akan tetapi, saat 2018 nanti, ada sekitar 380 ribu yang bertambah sebagai pemilih pemula,” kata Lutfie.

Lutfie menjelaskan, kelompok pemilih pemula ini adalah penduduk berusia 17-22 tahun, yang untuk pertama kalinya akan berpartisipasi dalam Pemilu. Status mereka adalah pelajar, mahasiswa, atau pekerja muda. 

“Mereka yang saat ini berusia 16 tahun, namun pada tahun 2018 mendatang, mereka sudah berumur 17 tahun. Artinya, mereka sudah bisa memilih atau wajib pilih. Sama halnya dengan masyarakat yang masih berumur 15 tahun, namun memilih nikah muda. Mereka sudah masuk kategori wajib pilih. Jadi, nanti pemilih tahun 2018 itu totalnya kira-kira 7,1 juta jiwa. Itu kita tidak melihat dari segi urbanisasi, tapi intinya yang terdaftar nanti diperkirakan 7,1 juta jiwa,” terangnya.

Meski begitu, lanjut Lutfie, jumlah pemilih di Sulsel tetap harus berdasarkan pada data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, pendataan jumlah pemilih tidak langsung melalui Disdukcapil daerah ke KPU. Namun, data Dukcapil daerah terlebih dahulu diterima oleh Kemendagri, KPU RI, dan selanjutnya diteruskan ke KPU provinsi lalu ke kabupaten/kota.

“Nanti pada proses validasi datanya, rekonsilidasi data itu akan dibuka untuk Dukcapil dan provinsi membantu menyiapkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4). Karena data skala provinsi kan ada di kita,” jelasnya.

DP4, kata Lutfie, merupakan dasar bagi KPU dalam menetapkan DPT. Data ini diperoleh dari Disdukcapil di masing-masing kabupaten/kota serta tingkat provinsi. Pada prosesnya, KPU menjalankan pemutakhiran data pemilih hingga 2 bulan jelang pemungutan suara.

Saat ini, kita juga tengah berupaya menyelesaikan DP4 Pilkada sesuai target, yaitu Desember 2017. Penyelesaiannya ini seiring proses perekaman data KTP elektronik, yang sejauh ini telah mencapai 86 persen. Dari total 7,6 juta wajib KTP, sekarang tinggal 1,1 juta jiwa yang belum merekam data,” ungkapnya. (pop/opa)

No Responses

Leave a Reply