Jaksa Diminta Usut Keterlibatan Jentang di Kasus Buloa

Jaksa Diminta Usut Keterlibatan Jentang di Kasus Buloa

MAKASSAR – Kasus penyewaan lahan di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang telah dilimpahkan ke pengadilan saat ini tengah berproses. Sejauh ini telah menyeret tiga orang terdakwa. Masing-masing Muh Sabri (Asisten I Pemkot Makassar), Rusdin dan Jayanti. 

Meski begitu, Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi menilai, jaksa tidak menggali lebih dalam terkait keterlibatan peran dari pihak (orang) lain dalam kasus ini.

“Kejati sulsel terkesan segan atau takut menjerat pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus ini, padahal kejati sudah memetakan dan mengetahui fakta bahwa Rusdin dan Jayanti hanya boneka,” kata Wakil Direktur ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun, Selasa (15/8). 

Kadir mengatakan, jika melihat kronologi perbuatan tindak pidana korupsi sewa lahan yang terjadi pada tanggal 31 Juli 2015 ini, dimana Rusdin dan Jayanti membuat perjanjian dengan PT Pembangunan Perumahan (PP). Kemudian, PT PP sebagai kontraktor yang dipilih oleh PT Pelindo menyurat ke Pemkot Makassar. Namun pemberitahuan rencana akses jalan tersebut ditolak.

Pihak Kecamatan Tallo dan Kelurahan Buloa dinilainya sangat tidak cermat dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian keterangan hak garap hingga 40 hektare.

Selain itu, lanjutnya, berdasarkan data dari beberapa dokumen, ACC Sulawesi juga menemukan adanya peran Soedirman Aliman alias Jentang dalam hak garap lahan di Kelurahan Buloa tersebut. 

“ACC perlu merespon bahwa terdapat kejanggalan dalam kasus Buloa ini. Yakni penerbitan hak garap pada tahun 2003 yang tidak sesuai dengan syarat penerbitan hak garap berdasarkan aturan. Pemilik lahan yang lain, bernama H. Umar, juga pernah mengirimkan surat ke Pihak PT PP terkait lahan sengketan dengan Jentang. Menurut saya, ada mal administrasi di dalam kasus ini. Olehnya itu, Kejati harus mengusut keterlibatan Jentang yang ada dalam salah satu dokumen terkait sengketa lahan tersebut,” ujarnya. 

Kepala Bidang Data dan Investigasi ACC Sulawesi, Wiwin Suwandi menambahkan, selain Jentang, dalam kasus ini ACC Sulawesi juga meminta agar penyidik mengejar nama lainnya, yakni Camat Tallo dan Lurah Buloa yang mengeluarkan surat garapan tahun 2003 serta mendalami peran PT PP yang dengan tanpa kehati-hatian melakukan transaksi sewa menyewa yang belakangan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp500 juta.

“ACC Sulawesi akan terus melakukan pengawasan dan pemantuan penagngan kasus ini baik terkait kasus yang ditangani Kejati Sulsel maupun gugatan perdata terdakwa Rusdin dan Jayanti. Kami akan menagih komitmen penyidik. Kami ingatkan jangan main-main dalam pengusutan kasus ini,” tegas Wiwin.

Sementara, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin menegaskan bahwa dalam pengusutan setiap kasus, termasuk kasus ini, penyidik selalu bekerja berdasarkan alat bukti dan bukan dengan asumsi.

“Jadi, semua temuan-temuan tersebut akan dimungkinkan jika sudah sampai pada pembuktian di Pengadilan. Kita tunggu bagaimana fakta sidang, karena memang prosedurnya demikian,” kata Salahuddin. (dir/opa)

No Responses

Leave a Reply