​Menunggak Pajak, 4 Hotel Dipasangi Banner Peringatan

​Menunggak Pajak, 4 Hotel Dipasangi Banner Peringatan

MAKASSAR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar memasang banner peringatan pada 4 hotel bintang tiga yang ditengarai menunggak pajak, Senin (21/8/2017). 

4 hotel tersebut, yakni Hotel Ramayana di Jalan Gn. Bawakaraeng, Hotel Makassar Marine di Jalan Jend Sudirman, Hotel Lucky Inn di Jalan Toddopuli, dan Adipura Hotel di Jalan Perintis Kemerdekaan.

Kasubid Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan dan Pajak Air Bawah Tanah Bapenda Kota Makassar, Harryman mengatakan, pemasangan banner peringatan tersebut dilakukan berdasasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemasangan Tanda Pemberian Sanksi Administratif (Punishment) pada Objek Pajak Daerah.

Harry mengungkapkan, dari 240 lebih hotel yang ada di Makassar, 15 diantaranya menunggak pajak. Sementara 4 hotel yang dipasangi banner peringatan tersebut merupakan hotel yang dinilai paling ‘keras kepala’. 

Pasalnya, sebelum pemasangan banner, pihak Bapenda telah melayangkan surat peringatan dan langsung mendatangi hotel yang dimaksud. Bahkan, setelah jatuh tempo pada 18 Agustus lalu, keempat hotel itu tak kunjung membayar pajaknya.

“Kita lihat tidak ada itikad baik mereka untuk membayar pajaknya. Keempat hotel ini sudah menunggak pajak hotel selama 2 hingga 3 bulan, dan melanggar Perda Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah,” kata Harryman.

Ditanya terkait besaran pajak yang menjadi tunggakan dari hotel-hotel tersebut, Harry mengaku tidak mengetahui jumlahnya secara pasti. Menurutnya, wajib pajak lah yang harus melaporkan dan menyetorkan pajaknya. 

“Pajak itu 10 persen dari omzet, dan itu kan konsumen yang bayar. Pengelola hotel hanya memungut saja. Kalau untuk Pembayaran pajak, itu paling lambat dibayarkan tanggal 20 pada bulan berjalan,” terangnya.

Lebih jauh Harry mengatakan, para penunggak tersebut juga secara otomatis dijatuhi hukuman denda sebesar 2 persen per bulan.

Jika pengelola hotel mencabut banner yang dipasang, lanjutnya, maka yang bersangkutan akan dilaporkan kepada pihak berwajib, dan dikenai pasal pidana. Tak hanya itu, Bapenda juga bisa mengimplementasikan UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak secara paksa. 

Berita lengkapnya, baca di Harian Radar Makassar edisi 22 Agustus 2017

No Responses

Leave a Reply