Kejaksaan Didesak Usut Dugaan Pelanggaran Pembongkaran Baruga Sangiaseri

Kejaksaan Didesak Usut Dugaan Pelanggaran Pembongkaran Baruga Sangiaseri

MAKASSAR – Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk turun tangan mengusut dugaan pelanggaran (mal administrasi) pada proses pembongkaran Baruga Singaiseri yang berlokasi di kompleks rumah jabatan gubernur Sulsel. 

Investigator ACC Sulawesi, Angga Reksa menilai, indikasi (pelanggaran) pada proses pembongkaran bangunan tersebut cukup jelas. Pasalnya, pembongkaran harusnya satu paket dengan renovasi.

“Pembongkaran dan pembangunan gedung lama menjadi baru seharusnya menjadi satu paket dalam tender tersebut. Nah, (dalam kasus ini) bagaimana mungkin pembangunan baru mau di tender, sedangkan gedungnya sudah dibongkar? Lalu siapa yang bongkar dan anggaran pembongkaran dari mana?,” kata Angga, kemarin.

Menurutnya, hal ini harusnya menjadi temuan indikasi (pelanggaran) Terlebih, kata dia, dalam aturan pengadaan barang dan jasa, sudah sangat jelas diatur bahwa semua pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui proses lelang jika nilai proyek tersebut diatas Rp200 juta.

“Saya kira, ketika ini terekspose di media, kemudian tidak ada yang mau menjelaskan secara terbuka, yah mungkin saja itu karena memang mereka saling menutupi, dan jelas ada sesuatu,” ucapnya.

Olehnya itu, lanjut Angga, ACC Sulawesi mendesak Kejati Sulsel untuk segera menyikapi dan mengambil tindakan terkait proses pembongkaran aset Pemprov ini secepatnya. jangan sampai bukti sudah dihilangkan.

“Jaksa seharusnya jangan pasif. Ini sudah ada indikasi pelanggaran tindak pidana, dan sudah tugasnya melakukan penyelidikan dan pulbaket, tanpa harus menunggu laporan. Kan aneh jika penegak hukum hanya akan bergerak jika ada laporan. Kalau tidak ada laporan, makan gaji buta dong mereka,” ujarnya.

Lebih jauh Angga mengatakan, dalam kasus ini, ada beberapa hal yang harusnya dikejar oleh Jaksa. 

“Pertama, soal anggaran pembongkaran. Kalau ini berasal dari APBD, tentu indikasi korupsi. Kedua, dugaan saya, bisa jadi ada pihak luar yang menanggung biayanya. Olehnya itu, kami meminta dan mendesak agar jaksa bergerak. Jangan hanya menunggu laporan. Indikasinya jelas, sisa menunggu jaksa melakukan pengumpulan bahan keterangan,” pungkasnya. 

Terpisah, Kepala Bagian Penatausahaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Biro Pengelolaan Barang dan Aset Provinsi Sulsel, Adnan Nawawi membantah jika pembongkaran Baruga Sangiaseri dinilai melanggar (mal administrasi). 

Menurutnya, semua proses yang dilakukan dalam pembongkaran Baruga Sangiaseri sudah sesuai dengan aturandan ketentuan yang tertera dalam pedoman pengelolaan barang milik daerah. 

“Selama tidak merugikan negara, saya rasa sah-sah saja. Dan itu sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,” kata Adnan. 

Ditanya perihal taksasi harga, Adnan tetap enggan membeberkan. Ia hanya mengatakan jika harga pembongkaran tidak sampai diangka miliaran rupiah.

“Ini kan sudah pembongkaran. Taksasi harganya tidak sampai miliaran, hanya ratusan juta rupiah,” ujarnya.

Adnan menambahkan, saat ini Baruga Sangiaseri sudah dibongkar. Selanjutnya, Biro Aset Provinsi Sulsel akan memasukkan laporan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk dilakukan proses tendernya. 

“Surat persetujuan penjualan dari gubernur pun sudah ada,” terangnya. 

Nantinya, kata dia, hasil bongkaran akan dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) bagian keuangan. 

“Setelah nanti dilelang, kasnya akan jadi kas daerah dan masuk di PAD Biro Aset. Insha Allah, besok (Selasa) kita masukkan ke DKJN. Semua administrasinya sudah lengkap,” tutupnya. (dir-pop/opa)

No Responses

Leave a Reply