Perjanjian Tak Sesuai, Pemprov Addendum PKS The Rinra

Perjanjian Tak Sesuai, Pemprov Addendum PKS The Rinra
Hotel The Rinra. Foto : int

RadarMakassar.com – Pemerintah Provinsi bakal melakukan addendum soal perjanjian kerja sama atau PKS dengan hotel The Rinra.  Addendum sendiri dilakukan setelah adanya teguran keras dari DPRD Sulsel yang menilai perjanjian Pemprov dan The Rinra bisa sangat merugikan. Mall Phinisi Point yang berada disamping hotel jadi penyebabnya. Perjanjian awal, The Rinra tidak mencantumkan pembangunan mall kedalam PKS. Seiring waktu, mall malah berdiri kokoh di hotel milik pengusaha Tionghoa, Willianto Tanta itu.

“Kita sudah rapatkan dan akan dilakukan addendum. Mall akan dimasukkan kedalam PKS,” kata Kepala Bidang Prasarana Biro Bina Perekonomian Sulsel, Binawan Bintang.
Pemprov, kata Binawan, juga memberikan waktu kepada The Rinra untuk menyelesaikan bangunan. “Kita tunggu sampai grand opening dan mencantumkan berita acara penyelesaian bangunan,” tambahnya.

Selain addendum, pembagian hasil deviden yang tidak rasional juga masih dipertanyakan. Binawan berdalih, Pemprov dan Phinisi Seaside menyepakati PKS dengan sistem Bangun Guna Serah (BGS). Bagi hasilnya masih 20 banding 80 tetapi akan diserahkan ketika sudah 30 tahun.

banner 728x90

“Pembagian hasil deviden sebagaimana yang telah diperjanjikan 20 persen untuk pemprov, dan 80 persen untuk Phinisi Seaside dalam bentuk BGS dalam jangka waktu 30 tahun memang belum terealisasi karena grand opening masih dalam proses,” ungkapnya.

Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Sulawesi Selatan, Andi Jahida Ilyas mempertanyakan pembangunan hingga perjanjian kerja sama Hotel Rinra yang berada persis di tengah lahan Celebes Convention Center (CCC) milik Pemerintah Provinsi. Jahida mengatakan ada perubahan PKS, namun belum jelas. Jika dibiarkan, Pemprov akan kehilangan aset lagi.

“Adanya perubahan perjanjian kerja sama Pemprov Sulsel dengan manajemen Hotel Rinra sampai saat ini tidak ada kejelasan. Apakah hasil temuan BPK itu ditindaklanjuti atau tidak, belum diketahui,” kata Jahira.

Selain mall yang tidak tertuang dalam PKS, lahan di CCC milik Pemrov juga dimanfaatkan dengan seenaknya oleh pengelola hotel sebagai lahan parkir.  “Ada potensi kehilangan pendapatan bila ini terus berlanjut. Pembangunan hotel yang digabungkan dengan mall di tengah lahan pemerintah bahkan lahan parkir pun diambil tentu dipertanyakan,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Latief mengakui jika Pemprov masih lemah dalam kerjasama dengan pihak swasta. Pemprov, kata Latief, akan mengevaluasi semua kerjasama. Jika tidak maksimal, bisa saja dihentikan.

“Kami masih dalam tahap evaluasi semua. Apakah perjanjian kerja sama ini nantinya akan menguntungkan Pemprov atau hanya satu pihak saja (swasta). Kita harus menyelesaikannya. Memang benar, beberapa aset kita harus dievaluasi itu (perjanjian kerja samanya),” kata Abdul Latief.

Lemahnya pengawasan PKS Pemprov dengan pihak ketiga selama ini memang selalu down. DPRD bahkan meminta Pemprov harus melakukan addendum dengan The Rinra untuk menjaga aset. Addendum adalah surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokok namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.

 

Penulis : Clara
Editor : Ninik

No Responses

Leave a Reply