SYL Launching Proyek Saat HUT, Selanjutnya Bagaimana ?

SYL Launching Proyek Saat HUT, Selanjutnya Bagaimana ?
Stadion Barombong. Foto : int

RadarMakassar.com – Sepekan lagi, Provinsi Sulawesi Selatan bakal berusia ke-348. Bertanda pula tahun terakhir masa jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo memimpin upacara HUT Sulsel. Untuk menyemarakkan, rencananya sejumlah mega proyek bakal di launching. Termasuk yang akan digroundbreaking. Ada yang terkesan dipaksakan, ada yang selesai, ada pula yang mandek. Sebagian proyek dibiayai oleh APBN, dan APBD. Lantas, bagaimana dengan nasib proyek setelah masa jabatan gubernur dua periode ini berakhir?.

Cukup banyak proyek prestisius yang saat ini terus dipacu. Mulai dari sarana jalan, ada underpass simpang lima, elevated road atau jalan layan poros Camba-Maros, Bypass Mamminasata, Middle Ring Road (MRR), pelebaran Jembatan Tello, hingga jalan tembus Perintis-Sutami.

Ada juga proyek monumental yang menjadi sejarah baru transportasi di Sulsel yakni kereta api. Begitu juga dengan kawasan Centre Point of Indonesia (CPI), Stadion Barombong dan Makassar New Port (MNP). Di bidang pengairan, saat ini sedang dibangun empat DAM besar diantaranya Bendungan Karalloe di Gowa-Jeneponto, Passelorang di Wajo, Pamukkulu Takalar, dan Baliase di Luwu Utara.

Untuk proyek infrastruktur, Syahrul kembali merencanakan groundbreaking tol dalam kota yang akan menghubungkan 3 daerah, Maros, Makassar dan Gowa. Anggarannya Rp1,2 triliun. Groundbreaking rencananya dimulai tanggal 19 Oktober. Sayangnya, proyek tersebut dimulai jelang akhir masa jabatannya.

Syahrul berdalih, jika masa jabatannya berakhir, maka pemerintahan selanjutnya harus meneruskan semua yang sudah dimulai. “Agak susah menjawabnya, yang bisa selesai diusahakan selesai. Pemerintahan tidak berakhir dengan berakhirnya saya, harus jalan terus,” kata Syahrul.

Setidaknya, kata Syahrul, di masa jabatannya sejumlah proyek sudah dimulai. Pemerintahan selanjutnya tidak boleh stagnan. “Setidaknya kita launching dulu. Maret-april saya selesai, gubernur lain harus jalankan. Apa yang baik untuk rakyat, mau itu berakhir atau tidak, harus dilakukan,”katanya.

Dia mengakui jika setiap pembangunan pasti ada hambatannya. Dibutuhkan strategi untuk menyelesaikan hambatan itu. Contohnya, sejumlah proyek infrastruktur jalan dimana pembangunannya terkendala pada pembebasan lahan. Seperti proyek Bypass Mamminasata, MRR, maupun kereta api.

Khusus untuk proyek kereta api, kendati belum rampung keseluruhan, namun dalam waktu dekat juga akan dilaunching. Syahrul juga ingin melakukan uji coba. Rencana ini terkesan dipaksakan. Pasalnya, inspeksi kereta belum selesai. Panjang rel baru mencapai 16 kilo meter ditambah gerbong belum ada. Untuk memuluskan rencana uji coba, kereta dengan lebar spur 1435 akan dipinjam dari Aceh.

Dari sejumlah proyek yang digenjot pengerjaannya, beberapa memang sudah on progress dan dipastikan selesai. Diantaranya jalan tembus Perintis-Sutami (tol) dan Underpass simpang lima. Sementara, Stadion Barombong juga sementara dalam pengerjaan.

Selanjutnya, proyek MNP yang juga ditargetkan rampung 2018 mendatang. Kemudian proyek jalan dan jembatan Bypass Maminasata yang mandek karena masalah lahan. Begitu pula dengan pembangunan tahap pertama proyek Elevated Road Maros-Bone yang ditargetkan rampung sebelum pergantian tahun ataupun awal tahun 2018.
Sementara anggota Komisi A DPRD Sulsel Fahruddin Rangga mengatakan, grand program perencanaan pembangunan di Sulsel merupakan RPJMD. Sehinga jika tiba-tiba ada program yang muncul dan tidak jelas acuannya pasti DPRD akan mempertanyakan.

“Apalagi di penghujung perencanaan RPJMD kita akan lebih fokus menuntaskan program apa yang belum terselesaikan, terlebih jika itu sangat berkaitan erat dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat kecil. Sehingga tidak mudah pihak pemprov memasukkan program tanpa punya dasar acuan yang jelas,”kata Rangga sapaannya.
Menurut Rangga, semua pihak bisa saja berpendapat soal proyek yang ada di Sulsel hanya untuk gaya-gayaan. Sebab, merencanakan program di akhir masa RPJMD dan tidak tertuang dalam RPJMD itu bisa jadi apa yang dikatakan kebanyakan orang memang benar.

Legislator lainnya, Irwan Hamid berpendapat, peran daerah cukup besar dalam pelaksanaan program pembangunan yang sumber dananya dari APBN. “Tidak mungkinlah terlaksana tanpa ada dukungan daerah baik tingkat I maupun tingkat II. Pada intinya tidak akan terlaksana program program nasional tanpa bersinergi dengan daerah.

Penulis : Clara-Kasmawati

Editor : Awy

No Responses

Leave a Reply