Danny Temukan Bukti Permainan Fasum

Danny Temukan Bukti Permainan Fasum
Danny Pomanto

RadarMakassar.com – Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto dalam kesempatan menghadiri Musda Real Estate Indonesia (REI) Sulsel ke 12 meminta pada pengembang untuk menyelesaikan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pada Pemerinta Kota (Pemkot) Makassar.

“Kita minta PSU di-clearkan lah. Kalau ada tindak kriminal penjualan lahan PSU, saya minta pengembang melaporkan. Developer sebenarnya tidak dalam posisi dalam kasus penjualan, mereka sebenarnya mau menyerahkan (PSU). (Tapi) Kita akan usut,” kata Danny, kemarin.

Danny juga menemukan bukti ada permainan PSU yang sudah diserahkan oleh pengembang ditahan oleh oknum, kemudian diupayakan untuk menguasai lahan PSU untuk pribadi. “Mereka sudah kumpul (sertifikat PSU), dalam proses (penyerahan) ternyata mereka (oknum) menahan dan tidak memberikan pada pemerintah kota. Oknumnya orang di lingkungan kita (Pemkot Makassar),” kata Danny.

Selain itu, Danny meminta pada REI pada saat membangun rumah, disertai penanaman satu pucuk pohon Ketapang Kencana, sehingga dari sejuta rumah ada sejuta pohon Ketapang Kencana. Disamping itu, Danny akan berkonsultasi dengan kejaksaan soal penyerahan PSU dari pengembang ke Pemerintah Kota Makassar secara parsial atau dicicil. “Memang ada beberapa peraturan yang sedikit menyulitkan pengembang untuk penyerahan PSU, tapi kita konsultasi dulu dengan Kejari,”ujarnya.

Terkait penyelamatan aset, Danny mengatakan jika tim Penyelamatan Aset Pemkot Makassar sudah menemukan beberapa permasalahan dari 491 pengembang yang ada dalam hal ini perumahan. “Beberapa waktu lalu Inspektorat sudah memverifikasi beberapa siteplan, sudah ada beberapa pelanggaran yang ditemukan tim,” kata Danny.

Dari hasil rapat tim, Inspektorat kemudian mengeluarkan rekomendasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Makassar selaku Sekretariat Penyerahan Prasaran, Sarana dan Utilitas (PSU) untuk verfikasi lebih lanjut dari data yang dimiliki Dinas Penataan Ruang (DPR) Kota Makassar.

Kedepannya, lanjut dia, menjadi kewenangan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Makassar untuk mengambil tindakan hukum terhadap pengembang yang disinyalir sudah melakukan pelanggaran. “Untuk sanksi yang akan diberikan pada oknum pengembang yang melanggar, kita serahkan pada Kejari,” ujar Danny.

Sementara Founder IMB Group, Idris Manggabarani mengungkapkan, dalam realisasi sejuta rumah, IMB Group akan membangun sekitar 300 unit di Sulsel yang mayoritas dibangun di Makassar dan Gowa. Di Makassar sendiri, IMB Group memmiliki 8 proyek perumahan. “Yang lain (luar daerah) masih stuck. Tidak bisa kita membuat ruang yang besar pada kondisi ekonomi yang belum memadai untuk melakukan ekspansi,” katanya.

Saat ini, pihaknya tetap bergerak mencapai target namun tidak tumbuh. Ditahun ini, pihaknya mengalami penurunan hingga 40 persen. “Kendalanya adalah pengaruh ekonomi global. Meskipun Sulsel perekonomiannya tumbuh diatas nasional, tetapi itu disektor tambang. Pengembang-pengembang dibawah itu masih agak kesulitan,”ujarnya.

Ditanya soal penyerahan PSU, pengembang harus mengacu pada UU Tata Agraria yang ada. Misalnya luas tanah ada dibawah 25 hektare, maka 30 persen adalah untuk PSU. “Kalau 30 hektare ke atas, itu 40 persen untuk PSU. Kalau 25 hektare dikenakan 40 persen, maka dia tidak bisa jualan, tidak ada rumah murah lagi. Makanya yang dikenakan 40 persen itu kawasan luas atau kota baru,” jelas dia.

Untuk IMB Group sendiri, kata Idris, akan menyerahkan PSU-nya setelah pengembangannya sudah rampung. “Kalau pemerintah kota bisa menerima penyerahan secara parsial kita akan serahkan, tapi kalau secara keseluruhan (sekaligus) kita tidak bisa karena masih terus berkembang (pembangunan). Kita belum tahu kapannya karena ekonomi masih berkembang terus. Nanti kalau proyek selesai dan komitmen bisa menerima secara parsial kita serahkan,” kata dia.

Ia menyebutkan jika pengembang memberi andil pada pemerintah dengan menyiapkan rumah bagi masyarakat karena pemerintah tidak mampu untuk membangun perumahan.
Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar, Dicky Rahmat Rahardjo mengakui tim terpadu telah melakukan klarifikasi sesuai kategorisasi. 491 fasum milik Pemkot Makassar yang diduga bermasalah atau telah beralih fungsi hal itu berdasarkan keputusan rapat bersama tim terpadu di kantor Balaikota Makassar. Sehingg tim terpadu kedepan akan segera menindaklanjuti hasil keputusan rapat bersama untuk menyasar sejumlah fasum yang dianggap telah disalahfungsikan oleh pihak pengembang.

“Dari 491 fasum, tim akan memverifikasi datanya untuk dibagi dalam tiga kategori zona, yaitu Zona Hijau, Zona Kuning dan Zona Merah. Adapun fasum untuk kategori Zona Hijau, yaitu kategori fasum yang masih dikuasai oleh pengembang dan akan diserahkan ke Pemkot Makassar. Sedangkan untuk kategori Zona Merah, adalah fasum yang dianggap telah beralih status kepemilikannya. Juga dianggap telah beralih fungsi,”paparnya.

Dicky pun mengakui cukup banyak yang masuk kategori Zona Merah, namun dalam penindakan kedepan masih kan kembali dibicarakan dalam tim yang anggotanya ada dari pihak Inspektorat. Dimana tim tersebut bertugas untuk memverifikasi serta mendata 491 fasum ke dalam kelompok kategori berdasarkan zonanya masing-masing. “Dari data 491 fasum, kebanyakan dikuasai pengembang. Ini nantinya yang menjadi tugas tim terpadu dalam menyita dan mengembalikan fungsi fasum untuk dikelola pemerintah dan dimanfaatkan masyarakat,”ujar Dicky.

Penulis : Rikzan-Muh Chaidir

Editor : Awy

No Responses

Leave a Reply