Kasus Dana Hibah Mesjid Agung Palopo Diduga Mandek di Polda

Kasus Dana Hibah Mesjid Agung Palopo Diduga Mandek di Polda

RadarMakassar.com – Penggiat anti korupsi Sulsel, Adiarsa MJ menilai penanganan kasus dugaan korupsi Pengelolaan dana hibah Mesjid Agung Palopo, sebesar Rp5 miliar tahun 2008-2015 mandek ditangan penyidik Kepolisian Polda Sulsel, Minggu (15/10)

Ia mengaku penanganan kasus tersebut hingga saat ini belum ada dan belum jelas perkembangannya, sehingga perlu kembali dipertanyakan kepada penyidik Polda, ada apa ? sebab kasus ini sudah ditangani namun tidak ada transparansi atas penanganan kasus ini.

“Kami pertanyakan, kenapa penyidikan kasus ini Sampai sekarang belum ada kejelasan, bahkan kasus terkesan ditutup-tutupi oleh penyidik Polda,” tukas Adiarsa

banner 728x90

Apalagi tambahnya, kasus ini sudah ada dan sudah masuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)-nya, di Kejati Sulsel. Namun sampai hari ini belum ada satu orang pun, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Sehingga ia menduga penyidik tidak konsisten dan setengah hati dalam menangani kasus korupsi terutama kasus ini.

“Masa kasusnya sudah lama ditangani, tapi sampai sekarang belum ada satu orang pun yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini,” tegasnya.

Adiarsa menilai jangan sampai penyidik, sengaja ingin menutup-nutupi penanganan kasus tersebut. Atau diduga penyidik ingin melindungi pihak-pihak yang dianggap, terlibat dalam kasus tersebut.

Sementara dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin. Membenarkan bila pihaknya telah menerima SPDP, kasus tersebut.

“SPDP-nya sudah lama kita terima dari penyidik Polda,” tuturnya.

Tapi kata Salahuddin SPDP yang diterima pihaknya, baru SPDP penyidikannya saja. Sejauh ini menurut dia, pihaknya belum pernah menerima SPDP penetapan tersangkanya dari penyidik.

“Baru SPDP penyidikannya saja yang ada. Belum pernah ada berkasnya kita terima dari penyidik,” ungkapnya saat dikonfirmasi via seluler

Untuk memastikan hal tersebut Salahuddin, menyarankan untuk menanyakannya langsung ke penyidik Polda. Soal penanganan kasus tersebut.

“Langsung kepenyidik Polda, kita disini intinya baru menerima SPDP, belum ada berkas perkaranya,” cetusnya

Memperjelas kasus ini, Polda Sulsel melalui Kabid Humasnya Kombespol Dicky Sondani yang dikonfirmasi terpisah, mengaku bila kasus tersebut masih sementara berproses ditahap penyidikan.

Ia menapik kasus ini mandek alias jalan ditempat, sebab kasus ini masih berproses, meskipun ia mengaku kasus ini memang belum sampai ketahapan gelar perkara.

“Kasusnya masih berproses, sejauh ini penyidik, masih mencari barang bukti dan tersangka dalam kasus ini sehingga belum sampai ke tahap gelar perkara,” ujarnya

Ia berkilah dan berjanji kalau penyidik telah menemukan alat bukti kuat pihaknya akan melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka dalam kasus ini.

“Hanya saja saat ini, tim penyidik kami masih sementara mengumpulkan bukti-bukti kuat,” kilahnya.

Diketahui dugaan adanya penyalagunaan dana hibah sebesar Rp5 miliar pada yayasan Mesjid Agung Kota Palopo terbongkar setelah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), melansir Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)-nya tahun 2016.

Dimana BPKP Menemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah sebesar Rp5 miliar dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo kepada yayasan, Mesjid Agung Palopo, sejak tahun 2008 hingga 2015.

Dimana pengelolaan dana hibah tersebut dianggap tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh pihak yayasan Mesjid Agung, sejak tahun 2008 sampai 2015.

Nama Ahmad Syarifuddin Daud dalam kasus ini juga diduga memiliki peran serta keterlibatan. Dia disebut-sebut diduga telah membuat akta kepemilikan lahan aset Pemkot Palopo. Berupa Mesjid Agung yang dialihkan statusnya menjadi milik yayasan, yang diketuai oleh KH Syarifuddin Daud. Yang juga merupakan ayah dari Ahmad Syarifuddin Daud.(**)

 

Penulis : Chaidir

Editor : Fly Indra

No Responses

Leave a Reply