KUA-PPAS Belum Dibahas, PNS Terancam Tidak Gajian

KUA-PPAS Belum Dibahas, PNS Terancam Tidak Gajian
Ilustrasi

RadarMakassar.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meminta DPRD Sulsel menjadwalkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran- Penyusunan Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Kami sudah sampaikan kepada Banggar DPRD Sulsel untuk membahas secepatnya KUA-PPAS yang telah kita serahkan Juni kemarin dalam rangka penyusunan APBD pokok,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Sulsel, Jufri Rahman, kemarin.

Apalagi, kata Jufri, deadline pembahasan KUA PPAS semakin dekat. “1 November, aturannya harus sudah final semuanya. Jika lewat kita bisa disanksi,”ujarnya.
Secara normatif, kata Jufri, APBD 2018 sudah harus ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) paling lambat pada 31 Desember 2017. Namun, sebaiknya sudah diperdakan per 30 November. Sehingga ada waktu selama sebulan (bulan Desember) untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan APBD pada tahun berkenaan. Misalnya, untuk mempersiapkan anggaran kas dan DPA-SKPD, serta SPD (Surat Penyediaan Dana), sehingga per 2 Januari tahun depan sudah bisa dilakukan pencairan untuk uang persediaan (UP).

Menurut Jufri, penyusunan APBD Pokok Sulawesi Selatan 2018 mulai berproses. Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) Pemprov Sulsel saat ini tinggal menunggu jadwal pembahasan dari DPRD Sulsel. Terlebih, pihak Pemprov Sulsel tengah merampungkan pembahasan bersama tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Latief menambahkan, DPRD Sulsel harusnya menjadwalkan pembahasan KUA PPAS pekan ini. Pemprov, kata Latief, tak ingin pembahasan APBD Pokok 2018 molor. “Kalau bisa selesai pekan ini, tentu APBD kita kirim akhir November. Target kita November bisa digunakan,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya belum bisa memprediksi besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan diberikan pemerintah pusat untuk Sulsel. Sehingga, postur APBD pokok untuk tahun depan belum bisa diprediksi secara tepat. “Belum ada gambaran berapa dana transfer yang akan diberikan untuk Sulsel. Sehingga baik itu DAK fisik maupun non fisik, belum ada gambaran,” jelasnya.

Khusus untuk pekerjaan infrasfruktur dan konstruksi, tahun depan, masih ada sejumlah proyek yang akan dilanjutkan. Anggarannya pun masih direncanakan masuk ke APBD Pokok 2018. Diantaranya, masjid di kawasan Centre Point of Indonesia (CoI), insfrastruktur jalan, dan irigasi. Khusus untuk utang-utang Pemprov Sulsel, Latif menegaskan, tetap akan dipersiapkan juga pembayarannya pada APBD 2018 mendatang.

“Kalau tidak salah, utang Pemprov Sulsel masih ada sekitar 160 miliar. Saya kira itu tidak ada persoalan. Dari tahun 2015 membayar sampai hari ini lancar. Dan tidak terasa 2018 kan harus berakhir. Dan kayaknya masih akan dibayarkan setelah masa jabatan pak Syahrul,” pungkasnya.

Sementara Ketua Badan Anggaran DPRD Sulsel, Fahruddin Rangga mengatakan, deadline pembahasan KUA-PPAS berkahir pada bulan ini dan pihaknya juga telah melakukan rapat internal. “Akhir bulan ini (deadline), sudah rapat intern banggar, dilanjutkan setelah anggota kembali dari kunjungan dalam daerah,”katanya.

Namun terkait desakan pihak pemprov untuk segera merampungkan pembahasan, dirinya mengatakan tak perlu yang ada didesak karena pemprov juga baru memasukkan pekan lalu. “Ndak ada ji pakai desak-desak karena KUA-PPAS 2018 kan juga baru diserahkan kembali dari eksekutif ke DPRD hari Jumat lalu,” kata Rangga sapaannya.

Menanggapi hal itu, Pengamat Pemerintahan Arief Wicaksono mengatakan bahwa jelas menghambat pembahasan, sebab KUA-PPAS adalah dasar untuk penetapan APBD murni 2018 sebelum dibahas dan disetujui DPRD melalui banggar. Menurut Arief, berdasarkan pedoman penyusunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, APBD Murni 2018 harus telah disahkan paling lambat 30 November. Sedangkan APBD Perubahan 2018 paling lambat September, sehingga melihat keterlambatan ini jelas akan mempengaruhi pencairan anggaran 2018 dan imbasnya akan mempengaruhi masalah hak-hak atau gaji pegawai.

“Sudah pasti menghambat, KUA-PPAS inikan adalah dasar, plafon yang seharusnya jauh-jauh hari sudah dibahas dan diserahkan ke DPRD, tapi kalau sampai saat ini pemprov lamban memasukkan yah sudah tentu bakal mempengaruhi pencairan anggaran 2018, apalagi sejumlah proses masih akan dilakukan, mulai dari pembahasan oleh dewan dilanjutkan dengan paripurna,” tandasnya.

Keterlambatan, kata Arief, jelas akan mempengaruhi masalah-masalah penting dalam pemerintahan, sebab tidak akan cair anggaran sebelum APBD 2018 disetujui dan diparipurnakan oleh DPRD. Salah satu yang kemungkinan akan dikorbankan adalah hak pegawai. Sebab, keterlambatan pengesahan akan berimbas pada pencairan anggaran 2018, sehingga menurutnya sangat penting bagi pihak eksekutif agar bergerak cepat. “Harus digenjot cepat, karena pasti PNS dan guru-guru akan merasakan imbasnya, gaji mereka terancam tidak terbayarkan,”kata Arief.

Sejauh ini, lanjutnya, tarik-menarik dalam pembahasan anggaran pasti terjadi. Ada ketidak sepahaman yang biasanya mengakibatkan kemoloran. Sehingga jika tidak dibahas segera maka bisa pastikan akan molor hingga bulan Maret 2018 mendatang.

Penulis : Muh Chaidir-Kasma-Clara

Editor : Awy

No Responses

Leave a Reply